Baleg Bentuk Panja RUU Reforma Agraria, Ahmad Iman Sukri Pimpin
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria sebagai langkah awal dialog substansi dengan pemerintah pada tingkat pertama. Keputusan diambil di Kompleks Parlemen, Senayan, dan diumumkan oleh Ketua Baleg, Bob Hasan.
Pembentukan Panja dan kepemimpinan
Baleg menetapkan Ahmad Iman Sukri sebagai Ketua Panja. Penetapan itu mengikuti kesepakatan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU Reforma Agraria.
"Ketua Panja Pembahasan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria adalah Bapak Haji Iman Sukri,"
Pernyataan itu disampaikan Bob Hasan saat pengumuman di Senayan pada Rabu, 16 September 2026.
Mekanisme pembahasan: peran DIM
Baleg menegaskan pembahasan tingkat pertama akan berlandaskan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan pemerintah dan fraksi-fraksi. Setiap substansi yang dibahas harus punya dasar dalam DIM.
Baleg membagi status DIM menjadi dua: yang berstatus tetap dan yang memerlukan pembahasan lanjutan. DIM berstatus tetap dapat langsung disetujui dalam rapat kerja. Sementara DIM lain akan dibahas melalui Panja sebelum diselesaikan pada tingkat pertama.
Tahapan pembahasan
Baleg telah menyusun tahapan pembahasan DIM hingga penyelesaian tingkat pertama. Setelah itu, RUU akan beranjak ke tingkat kedua dalam rapat paripurna.
- Pengumpulan DIM dari pemerintah dan fraksi
- Pembahasan DIM melalui Panja untuk isu yang belum tetap
- Persetujuan tingkat pertama melalui rapat kerja
- Lanjutan ke tingkat kedua di rapat paripurna
Sorotan soal penguasaan lahan
Anggota Baleg, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti konsentrasi penguasaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Ia mendesak agar isu ini menjadi perhatian agar akses masyarakat terhadap lahan pertanian tetap terjaga.
"Karena mungkin secara administratif yang punya lahan dalam jumlah yang besar itu lebih pintar untuk menyelesaikan administrasinya. Jadi itu problem juga,"
Saleh juga mencatat kian terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bertani di daerah asalnya. Selain lahan sawah, lahan perkebunan karet juga banyak beralih menjadi perkebunan sawit, menurut penilaiannya.
Langkah selanjutnya
Panja yang dipimpin Ahmad Iman Sukri akan memfokuskan pembahasan pada DIM yang belum berstatus tetap. Hasil pembahasan diharapkan menjadi dasar penentuan keputusan di tingkat berikutnya, yakni rapat paripurna untuk tingkat kedua.
Perkembangan proses ini penting dipantau karena menyangkut pengelolaan lahan dan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...