MenHAM Dorong K/L Tindaklanjuti Masukan Publik dalam Kebijakan HAM

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong kementerian dan lembaga segera menindaklanjuti masukan masyarakat yang dihimpun melalui Forum Konsultasi HAM pada 27 Agustus 2026. Pernyataan itu disampaikan saat Forum Kebijakan HAM 2026 di Jakarta, Kamis, 17 September 2026, untuk memastikan aspirasi publik menjadi bagian dari perumusan kebijakan HAM nasional yang responsif dan partisipatif.

Dorongan tindak lanjut masukan masyarakat

Pigai menekankan bahwa partisipasi publik tidak cukup hanya dengan memberi ruang bicara. Ia meminta setiap masukan didengar, dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti oleh perangkat pemerintahan terkait.

Partisipasi masyarakat tidak selesai ketika masyarakat telah diberi kesempatan untuk berbicara. Partisipasi menjadi bermakna ketika masukan tersebut didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh tanggapan dari pemerintah

Menurut Pigai, forum konsultasi menjadi dasar rekomendasi yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program lintas sektor.

Pendekatan forum dan peran Kementerian HAM

Forum yang berlangsung selama tiga hari menggunakan pendekatan closed government deliberation. Pendekatan ini memberi ruang internal pemerintah untuk menghubungkan rekomendasi masyarakat dengan mandat tiap kementerian dan lembaga.

Kementerian HAM menjadi penghubung dan fasilitator karena persoalan HAM berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan nasional. Persoalan tersebut mencakup pertanahan, pekerja migran, infrastruktur, investasi, lingkungan hidup, serta perlindungan masyarakat adat

Dengan demikian, Kementerian HAM diharap mampu memfasilitasi tindak lanjut kebijakan secara koordinatif antar sektor.

Regulasi dan program yang didorong

Pigai juga mendorong percepatan penyusunan beberapa regulasi dan program penting. Di antaranya revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Perpres Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), serta Perpres Bisnis dan HAM.

Komitmen dan arah kebijakan Presiden harus dikawal oleh kesiapan serta akselerasi mesin administrasi di jajaran birokrasi. Langkah ini dilakukan agar setiap peraturan perundang-undangan dapat diproses secara optimal dan tidak berhenti di tengah jalan

Penyelesaian regulasi ini dinilai penting agar kebijakan HAM bisa diimplementasikan secara nyata di lapangan.

Implikasi dan langkah ke depan

Pigai menutup dengan mengaitkan pemajuan HAM pada tujuan pembangunan jangka panjang. Ia menekankan bahwa pelaksanaan program HAM menjadi bagian integral dari pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan Astacita dan pemajuan HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Pemajuan HAM harus terus diperkuat untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

Langkah selanjutnya adalah memantau implementasi rekomendasi forum dan mempercepat harmonisasi regulasi lintas sektor agar kebijakan HAM memberi manfaat nyata bagi masyarakat.