Anggaran BGN 2027 Disusutkan Jadi Rp240,52 Triliun

Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp240,52 triliun setelah penyesuaian akibat efisiensi sekitar Rp30 triliun. Keputusan ini disampaikan Kepala BGN, Sudaryono, dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Kamis, 17 September 2026. Meski pagu dikurangi, BGN menegaskan program tetap berjalan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rincian alokasi anggaran

Dari total Rp240,52 triliun, alokasi terbesar diarahkan pada program pemenuhan gizi nasional. Sudaryono menyatakan sebagian besar anggaran akan diprioritaskan untuk layanan gizi di lapangan.

Rp232,88 triliun atau sekitar 96,90% dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional. Sisanya, Rp7,33 triliun atau sekitar 3%, disiapkan untuk dukungan manajemen.

Penyesuaian anggaran dan efisiensi

Menurut Sudaryono, penurunan pagu dari indikatif sebelumnya sebesar Rp270 triliun mencerminkan upaya efisiensi BGN sekitar Rp30 triliun. Meski demikian, ia menekankan pengelolaan anggaran akan diarahkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

“Hasil akhir pagu anggaran BGN tahun 2027 menjadi sebesar Rp240,520 triliun. Angka inilah yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kami yang kami sampaikan pada rapat ini,”

Prioritas pelaksanaan MBG

BGN tidak akan langsung memperluas program MBG secara serentak ke seluruh wilayah. Lembaga ini memilih pendekatan bertahap dengan prioritas pada daerah yang paling membutuhkan.

• Wilayah 3T (terluar, tertinggal, terpencil)
• Pesantren
• Daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi

“Dari wilayah-wilayah terluar, kemudian ke wilayah-wilayah lain yang memang membutuhkan, termasuk di Pulau Jawa. Kita mulai tahapnya dari yang paling membutuhkan lebih dahulu,”

Dampak dan langkah ke depan

Dengan fokus anggaran hampir seluruhnya pada program gizi, BGN berharap intervensi dapat lebih tertarget dan berdampak. Pelaksanaan bertahap MBG akan diawali setelah pembinaan dan pengecekan kesiapan layanan di tiap wilayah.

Ke depan, efektivitas penggunaan anggaran akan menjadi ukuran utama dalam evaluasi program, sambil menjaga akuntabilitas dan orientasi hasil pada penurunan masalah gizi nasional.