Anggaran BGN 2027 Disusutkan Jadi Rp240,52 Triliun
Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp240,52 triliun setelah penyesuaian akibat efisiensi sekitar Rp30 triliun. Keputusan ini disampaikan Kepala BGN, Sudaryono, dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Kamis, 17 September 2026. Meski pagu dikurangi, BGN menegaskan program tetap berjalan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rincian alokasi anggaran
Dari total Rp240,52 triliun, alokasi terbesar diarahkan pada program pemenuhan gizi nasional. Sudaryono menyatakan sebagian besar anggaran akan diprioritaskan untuk layanan gizi di lapangan.
Rp232,88 triliun atau sekitar 96,90% dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional. Sisanya, Rp7,33 triliun atau sekitar 3%, disiapkan untuk dukungan manajemen.
Penyesuaian anggaran dan efisiensi
Menurut Sudaryono, penurunan pagu dari indikatif sebelumnya sebesar Rp270 triliun mencerminkan upaya efisiensi BGN sekitar Rp30 triliun. Meski demikian, ia menekankan pengelolaan anggaran akan diarahkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
“Hasil akhir pagu anggaran BGN tahun 2027 menjadi sebesar Rp240,520 triliun. Angka inilah yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kami yang kami sampaikan pada rapat ini,”
Prioritas pelaksanaan MBG
BGN tidak akan langsung memperluas program MBG secara serentak ke seluruh wilayah. Lembaga ini memilih pendekatan bertahap dengan prioritas pada daerah yang paling membutuhkan.
- Wilayah 3T (terluar, tertinggal, terpencil)
- Pesantren
- Daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi
“Dari wilayah-wilayah terluar, kemudian ke wilayah-wilayah lain yang memang membutuhkan, termasuk di Pulau Jawa. Kita mulai tahapnya dari yang paling membutuhkan lebih dahulu,”
Dampak dan langkah ke depan
Dengan fokus anggaran hampir seluruhnya pada program gizi, BGN berharap intervensi dapat lebih tertarget dan berdampak. Pelaksanaan bertahap MBG akan diawali setelah pembinaan dan pengecekan kesiapan layanan di tiap wilayah.
Ke depan, efektivitas penggunaan anggaran akan menjadi ukuran utama dalam evaluasi program, sambil menjaga akuntabilitas dan orientasi hasil pada penurunan masalah gizi nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...