Belanja P-APBD Sumut 2026 Melebihi Pendapatan, DPRD Dorong Pinjaman

Medan, 19 Oktober 2025 — Belanja dalam Perubahan APBD (P-APBD) Sumatera Utara 2026 naik lebih tinggi daripada pendapatan, sehingga menimbulkan defisit sekitar Rp382 miliar. Dalam rapat DPRD Sumut, wakil rakyat mendorong opsi pembiayaan alternatif seperti pinjaman daerah dan penerbitan obligasi untuk menutup kebutuhan anggaran.

Ringkasan angka P-APBD

Berdasarkan penyesuaian hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, pendapatan daerah pada P-APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp12,955 triliun, naik Rp1,29 triliun dari APBD murni yang sebesar Rp11,664 triliun. Sementara itu, belanja daerah naik lebih besar, yaitu menjadi Rp13,337 triliun dari Rp11,678 triliun pada APBD murni.

Dengan perbedaan tersebut, belanja melebihi pendapatan sekitar Rp382 miliar, yang menandai adanya tekanan pada ruang fiskal provinsi.

Sumber pendapatan dan ketergantungan pada pusat

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut, Timur Tumanggor, yang juga Penjabat Sekretaris Daerah, menyampaikan kenaikan pendapatan sebagian besar bersumber dari transfer pemerintah pusat. Ia memaparkan struktur perubahan APBD 2026 hingga rekapitulasi pagu OPD, dengan dasar hasil evaluasi Kemendagri untuk penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub Penjabaran P-APBD 2026.

Pemprov Sumut telah mengupayakan ketepatan setiap tahapan, dari perubahan RKPD hingga Ranpergub. Sesuai dengan pasal 6 Permendagri 9/2021

Pemaparan itu menegaskan bahwa tambahan pendapatan tidak bersumber dari penguatan penerimaan asli daerah, melainkan bergantung pada kebijakan transfer pusat.

Dorongan DPRD untuk pembiayaan alternatif

Beberapa fraksi DPRD Sumut menyuarakan opsi pembiayaan non-APBD. Ketua Fraksi PAN, Yahdi Khoir Harahap, menyebut evaluasi Kemendagri tidak signifikan, namun mendesak agar pemerintah provinsi terus melobi pusat untuk percepatan transfer dana, terutama untuk pemulihan pascabencana.

Pemprov Sumut tetap melakukan pendekatan ke pemerintah pusat karena dampak bencana juga belum usai. Lobi ke Inalum agar hutang bisa diputihkan

Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra, Benny Sihotang, mendesak terobosan pembiayaan melalui pinjaman daerah, penerbitan obligasi, dan kerja sama pembiayaan dengan Bank Sumut serta Himbara. Ia menekankan pembiayaan alternatif itu khususnya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.

Kita tidak bisa lagi berharap dari APBD murni. Maka harus dicari pembiayaan lainnya. Saran kami, pinjaman itu nantinya dikhususkan untuk infrastruktur saja

Dampak dan langkah ke depan

Defisit yang muncul menempatkan Pemprov Sumut pada pilihan antara memperkuat upaya lobi ke pemerintah pusat, mencari sumber pembiayaan eksternal, atau menyesuaikan belanja daerah. Hasil penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub P-APBD 2026 akan menjadi acuan akhir sebelum ditetapkan.

Ke depan, fokus akan tertuju pada ketersediaan transfer pusat dan keputusan politis terkait penerapan skema pinjaman atau penerbitan obligasi untuk menutup kesenjangan fiskal.