OTT KPK Seret Bupati Langkat, Wakil Bupati Tiorita Terharu

Stabat, 3 Juli — Suasana haru menyelimuti Aula Jentera Malay, Stabat, Jumat (3/7), setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret nama Bupati Langkat Syah Afandin terkait dugaan fee proyek. Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, tampak berkaca-kaca dan menyatakan keterkejutannya usai kegiatan nonton bareng.

Reaksi Wakil Bupati

Tiorita mengaku sangat terpukul mendengar kabar OTT yang menimpa orang nomor satu di Kabupaten Langkat. Ia menyebut terakhir bertemu Bupati pada Kamis (2/7) pagi, sehari sebelum kabar OTT mencuat.

Saya sangat sedih mendengar kabar yang menimpa Bupati. Semoga tidak terjadi apa pun dengan Pak Bupati, dan saya berharap Bupati Langkat dalam kondisi yang sehat,

Saat ini Tiorita mengaku belum menerima informasi resmi mengenai isu adanya tujuh orang yang dibawa ke Jakarta, termasuk sejumlah ASN. Ia meminta wartawan untuk menunggu keterangan dari pihak KPK.

Agenda nobar Piala Dunia Tetap Berlangsung

Meski OTT menjadi sorotan, pemerintah kabupaten melanjutkan agenda nonton bareng di Aula Jentera Malay. Acara dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah H. Amril, unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, dan masyarakat setempat.

Pada lomba yang disaksikan bersama itu, tim Swiss menang atas Algeria dengan skor 2-0. Panitia juga menyediakan makanan ringan dan minuman bagi peserta.

Nobar Piala Dunia hari ini yang kita laksanakan sudah lama dijadwalkan, bukan karena tiba-tiba. Dan itu merupakan program wajib dari Kemendagri,

Penyegelan Ruangan oleh Tim Penyidik

Sekretaris Daerah H. Amril membenarkan adanya penyegelan di lingkungan pemerintah kabupaten. Ia menyatakan terdapat tiga lokasi yang dipasangi garis penyegelan oleh tim penyidik.

• Dua ruangan di Kantor Bupati Langkat.
• Satu ruangan di Rumah Dinas Bupati, yakni kamar tidur.

Amril menambahkan bahwa untuk perkembangan selanjutnya pihaknya menunggu keterangan resmi dari KPK.

Implikasi dan Langkah Selanjutnya

Peristiwa OTT ini menimbulkan perhatian publik dan menuntut penjelasan dari pihak berwenang. Pemerintah daerah dan masyarakat tampak menahan diri sambil menunggu rilis resmi KPK. Sementara itu, kegiatan layanan pemerintahan dan agenda publik lainnya tetap berjalan dengan pengawasan.

Berita lebih lanjut akan bergantung pada informasi resmi dari tim penyidik KPK dan perkembangan proses hukum yang menyertainya.