Nasional

Muna Barat Siapkan 10 Hektare untuk Sekolah Rakyat

Bagikan:
Area lahan 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Muna Barat

Pemerintah Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, memperluas lahan pembangunan Sekolah Rakyat dari 6 menjadi 10 hektare. Langkah ini menyesuaikan peningkatan kapasitas menjadi 2.000 siswa dan proses usulan diproyeksikan ikut tender pada Oktober 2026. Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 29 Juli 2026.

Perluasan lahan dan peningkatan kapasitas

Perluasan lahan dari enam ke sepuluh hektare dilakukan untuk mengakomodasi rencana penambahan daya tampung. Dengan kapasitas 2.000 siswa, pemerintah daerah menyatakan perlu area yang lebih luas untuk fasilitas belajar dan ruang pendukung lain.

Proses administrasi dan jadwal tender

Agus Jabo menyebutkan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Muna Barat kini dalam proses administrasi di Kementerian Sosial. Jika berkas lengkap, akan ditandatangani Menteri Sosial dan kemudian diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk verifikasi lapangan dan pelelangan.

'Setelah proses administrasinya di Kemensos selesai nanti kita berikan ke Mensos, Mensos tanda tangan. Kita susulkan ke Kemen PU. Rencananya itu di bulan Oktober nanti tender,'

Ia menambahkan Kemensos sebelumnya sudah mengusulkan 110 lokasi Sekolah Rakyat kepada Kementerian PUPR. Usulan baru, termasuk Muna Barat, akan diproses setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi.

'Kalau bisa (ikut) tender di Oktober, tahun ini dibangun. Tahun depan sudah bisa buka (perekrutan) siswa. Karena perekrutan siswa yang tahun ajaran berikutnya dimulai Desember besok. Jadi ini prosesnya cepat sekali,'

Dampak bagi wilayah kepulauan

Wakil Bupati Ali Basa menyatakan Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan, terutama untuk menampung anak-anak yang putus sekolah di wilayah kepulauan. Program ini diharapkan memberikan akses pendidikan dasar yang lebih luas dan keterampilan hidup.

'Kita punya masyarakat dari di kepulauan, sebagian memang jelas (bisa) sekolah. Sebagian putus sekolah. Yang penting mereka bisa baca, tulis. Kita harapkan ke depan bagaimana mereka punya di sekolah itu life skill,'

Lokasi dan akses

Lokasi yang diusulkan berada di Desa Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Muna Barat. Lahan milik pemerintah daerah itu terletak sekitar satu kilometer dari jalan nasional, sehingga akses peserta didik dan tenaga pendidik dinilai mudah.

Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat (Sekber) akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian PUPR untuk verifikasi lapangan. Jika proses administrasi dan tender berjalan sesuai rencana, pembangunan dapat dimulai tahun ini dan penerimaan siswa ditargetkan pada tahun ajaran berikutnya. Langkah ini diharapkan memperkuat akses pendidikan dasar bagi anak-anak di Muna Barat serta menurunkan angka putus sekolah di wilayah kepulauan.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait