PHL Pastikan Multiusaha Kehutanan Diawasi Ketat untuk Tambah Nilai Hutan
Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan menegaskan skema multiusaha kehutanan akan diawasi ketat melalui perencanaan usaha dan penegakan hukum. Pernyataan ini disampaikan saat penjabaran persyaratan pelaporan bagi pemegang izin di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 26 Juni 2026.
Kewajiban pelaporan sebagai dasar pengawasan
PHL menetapkan seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perhutanan Sosial (PS) wajib menyampaikan Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dokumen tersebut menjadi dasar pengawasan pemerintah untuk memastikan kegiatan usaha sesuai izin.
Jika ditemukan pelanggaran, PHL akan meneruskan kasus ke aparat penegak hukum kehutanan (Gakkum) untuk diproses sesuai ketentuan hukum berlaku.
"Semua kegiatan yang akan dilakukan pemegang izin dilaporkan setiap tahun. Kalau ada pelanggaran, kami limpahkan ke Gakkum untuk diproses sesuai ketentuan hukum,"
Pernyataan di atas disampaikan Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Krisdianto, pada kegiatan di Bogor, 26 Juni 2026.
Peluang peningkatan nilai tambah komoditas hutan
PHL menilai multiusaha memberi peluang menaikkan nilai tambah berbagai produk hasil hutan. Contoh yang disebutkan adalah pengolahan kayu bernilai rendah menjadi produk bernilai ekonomis lebih tinggi.
- Arang sebagai produk olahan kayu.
- Cuka kayu dan biochar untuk peningkatan kesuburan tanah.
- Gaharu sebagai komoditas bernilai tinggi jika dikelola optimal.
- Aren yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber bioenergi.
PHL berharap teknologi pengolahan seperti pembuatan arang, cuka kayu, dan biochar dapat diterapkan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan keberlanjutan sumber daya.
Dampak bagi masyarakat dan pengelolaan hutan
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan perencanaan yang terukur, program multiusaha diharapkan memberi manfaat langsung kepada masyarakat sekitar hutan. Pengelolaan gaharu dan pengembangan aren sebagai bioenergi bisa meningkatkan pendapatan sekaligus mendukung ketahanan energi lokal.
Ke depan, keberhasilan skema ini bergantung pada kepatuhan pemegang izin dalam menyusun RKU dan RKT, ketersediaan teknologi pengolahan, serta konsistensi penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan izin dan kerusakan lingkungan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...