MUI Gelar Kongres Umat Islam Indonesia ke-8, Presiden Dijadwalkan Hadir

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-8 pada 24-26 Juli 2026 di Jakarta, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka acara tersebut pada 24 Juli sore.

Rangkaian acara dan kehadiran Presiden

Kongres berlangsung selama tiga hari dan akan membahas isu strategis kebangsaan serta penegakan hukum. Pembukaan resmi dijadwalkan pada Jumat, 24 Juli 2026, dengan Presiden sebagai pembukaan acara.

Kalau nanti di dalam kongres ini ada masukan-masukan terhadap pemerintah. Karena pada acara itu nanti akan dibuka oleh Presiden, yaitu pada tanggal 24 Juli

Peserta dan delegasi

MUI menyebutkan KUII ke-8 akan melibatkan 87 organisasi kemasyarakatan Islam dari seluruh Indonesia. Jumlah peserta total direncanakan sebanyak 551 orang, mewakili berbagai unsur.

• Pimpinan MUI pusat dan daerah
• Organisasi kemasyarakatan Islam
• Lembaga filantropi dan tokoh masyarakat
• Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
• Perwakilan instansi pemerintah

Insyaallah peserta kongres ini sebanyak 551 orang. Keragaman baik narasumber maupun peserta menjadi ciri khas Kongres Umat Islam Indonesia ini

Tujuan dan harapan kongres

Penyelenggara berharap kongres menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Forum ini diharapkan mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa saat ini.

Ketua Panitia menggarisbawahi pentingnya keragaman peserta sebagai kekuatan untuk merumuskan kebijakan dan langkah konkret. Rekomendasi diperkirakan akan menyentuh isu sosial, hukum, dan keagamaan yang berskala nasional.

Implikasi dan tindak lanjut

Kongres ini berpotensi menjadi salah satu forum penting yang menyampaikan aspirasi ormas Islam kepada pemerintahan. Karena pembukaan dilakukan oleh Presiden, keluarnya masukan kepada pemerintah menjadi hal yang mungkin dan strategis.

Dengan melibatkan puluhan organisasi dan ratusan delegasi, KUII ke-8 diharapkan tidak sekadar menghasilkan wacana, tetapi juga rekomendasi implementable untuk kebijakan publik dan upaya penegakan hukum yang lebih responsif.