MPLS PJJ Diperkuat untuk Percepat Penanganan Anak Tidak Sekolah

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membuka secara nasional Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan Pendidikan Jarak Jauh (MPLS PJJ) Jenjang Pendidikan Menengah untuk tahun ajaran 2026/2027. Acara pembukaan berlangsung di kantor kementerian pada Senin, 3 Agustus 2026 dan bertujuan mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) lewat layanan pendidikan yang fleksibel dan terbuka.

PJJ sebagai strategi percepatan penanganan ATS

Pemerintah menegaskan PJJ sebagai salah satu upaya utama untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah atau menghadapi keterbatasan akses. Penguatan PJJ dimaknai sebagai komitmen pembangunan sumber daya manusia sesuai arah Asta Cita dan target wajib belajar 13 tahun.

“PJJ adalah jembatan emas bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan agar tetap memperoleh pendidikan bermutu. Tempat dan cara belajarnya boleh berbeda, tetapi hak, mutu layanan, dan kesempatan mereka untuk berhasil harus tetap sama,”

ujar Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq saat membuka MPLS PJJ.

Pengukuran keberhasilan dan tata kelola

Menurut Wamendikdasmen, ukuran keberhasilan PJJ tidak hanya jumlah pendaftar. Pemerintah juga memantau tingkat bertahan, kelulusan, dan kelanjutan pendidikan atau transisi ke dunia kerja.

“Keberhasilan PJJ tidak cukup diukur dari jumlah anak yang mendaftar. Tetapi dari berapa banyak yang bertahan, lulus, kemudian melanjutkan pendidikan atau bekerja,”

kata Fajar.

Data peserta dan dukungan satuan pendidikan

Berdasarkan laporan penyelenggara, program awal PJJ menerima 870 calon murid yang lolos verifikasi. Mereka berasal dari kelompok anak yang pernah putus sekolah, tidak melanjutkan, atau memiliki keterbatasan mobilitas dan kondisi khusus lainnya.

Respons pemerintah daerah

Beberapa kepala daerah hadir secara daring dan menyampaikan dukungan serta langkah daerah untuk menjaring peserta PJJ. Mereka menekankan pentingnya pendekatan lokal untuk menjangkau wilayah terpencil dan kepulauan.

• Gubernur Maluku Utara menyatakan PJJ membuka kesempatan bagi anak-anak di wilayah yang terdiri dari sekitar 800 pulau.
• Wakil Gubernur Jawa Timur menyebutkan penggunaan gugus tugas dan koordinasi lintas sektor untuk merekrut calon murid, disertai diseminasi informasi melalui kanal resmi provinsi dan materi kreatif sekolah.
• Gubernur Sumatera Barat menyatakan kesiapan satuan pendidikan menjadi sekolah induk dan mitra, serta melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk penjangkauan.
• Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menilai PJJ relevan sebagai alternatif layanan bagi anak dengan keterbatasan akses, termasuk di Kepulauan Seribu.

“Pendidikan bukan hanya tentang gedung sekolah. Yang terpenting setelah MPLS adalah anak-anak tetap belajar dan memperoleh ilmu serta keterampilan agar dapat melanjutkan kuliah atau bekerja,”

ujar Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

“MPLS ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud komitmen bersama untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depan,”

tambah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Aturan dan langkah ke depan

PJJ telah diatur sebelumnya melalui Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014. Penguatan yang dilakukan kini fokus pada tata kelola, penjangkauan aktif terhadap ATS, pendampingan peserta, serta perluasan jaringan sekolah induk dan mitra.

Pelaksanaan juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Ke depan, pemerintah akan memantau capaian bertahan belajar, kelulusan, dan akses lanjutan ke pendidikan tinggi atau pasar kerja sebagai tolok ukur keberhasilan.