Pemerintah Prioritaskan Dapur MBG di Papua, NTT, dan Maluku

Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan pembangunan dapur pelayanan gizi di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku. Keputusan ini diumumkan pada Selasa, 4 Agustus 2026, untuk mempercepat pemerataan layanan gizi dan menurunkan angka stunting melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penguatan distribusi ke wilayah terpencil.

Prioritas di kawasan Indonesia Timur

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sudaryono, mengatakan kawasan timur mendapat perhatian khusus karena tingkat kebutuhan gizi yang masih tinggi dan akses layanan yang terbatas. Pemerintah menyusun peta prioritas agar dapur MBG dibangun lebih dahulu di daerah-daerah yang paling mendesak.

"Sekaligus juga, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. wilayah-wilayah tersebut membutuhkan intervensi lebih cepat karena masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi,"

Kriteria penentuan lokasi

Penentuan lokasi pembangunan SPPG didasarkan pada beberapa indikator utama. Pemerintah mempertimbangkan prevalensi stunting dan kondisi geografis di masing-masing daerah. Selain itu, kebutuhan riil masyarakat terhadap layanan gizi juga menjadi faktor penentu.

• Tingkat prevalensi stunting
• Kondisi geografis dan aksesibilitas
• Kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemenuhan gizi

Distribusi dan kerja sama lintas sektor

Pembangunan dapur MBG tidak hanya soal fasilitas fisik. Pemerintah juga memperkuat mekanisme distribusi agar makanan bergizi dapat menjangkau kawasan terpencil dan daerah dengan akses sulit. Untuk itu, ada kolaborasi intens antara berbagai pihak.

"Strategi distribusi dilakukan melalui kerja sama lintas sektor. Kami menggandeng pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai unsur masyarakat agar penyaluran makanan dapat berlangsung lebih efektif,"

Kolaborasi tersebut disesuaikan dengan kondisi daerah, termasuk kawasan yang memiliki tantangan keamanan. Mekanisme penyaluran diubah agar bantuan tetap dapat diterima oleh anak-anak di zona rawan konflik.

Tujuan program dan dampak jangka panjang

Program MBG menjadi bagian dari strategi nasional untuk mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak. Pemerintah memandang pemenuhan gizi sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia dan persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan memperluas pembangunan SPPG hingga wilayah terluar, pemerintah berharap layanan gizi dinikmati secara merata. Langkah ini diharapkan memperkecil kesenjangan akses kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.