BRIN: Teknologi Kunci Modernisasi Politik di Era Digital

Kepala BRIN Prof. Arif Satria menegaskan bahwa teknologi digital menjadi kunci dalam proses modernisasi politik nasional. Pernyataan itu disampaikan pada peluncuran buku Komunikasi Politik dalam Kendali Algoritma di Gedung ICMI Center, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Juni 2026. Menurutnya, modernisasi politik perlu didorong melalui peningkatan partisipasi publik, pembaruan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi yang tepat.

Teknologi dan perluasan partisipasi politik

Prof. Arif menjelaskan teknologi digital mengubah pola komunikasi politik dan memperluas akses warga terhadap informasi publik. Perubahan ini membuat partisipasi politik berkembang sejak era 1990-an hingga memasuki era digital sekarang.

Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat tidak lagi terbatas pada pemilihan umum, melainkan juga keterlibatan aktif dalam proses politik melalui berbagai kanal komunikasi publik.

"Modernisasi politik ditandai meningkatnya partisipasi politik masyarakat yang semakin terbuka melalui berbagai saluran komunikasi publik. Partisipasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum, tetapi keterlibatan aktif dalam proses politik nasional,"

Reformasi kelembagaan dan aturan

Selain partisipasi, modernisasi politik menurut Prof. Arif juga menuntut pembaruan institusi dan aturan. Regulasi perlu adaptif agar sistem politik dapat menjawab tantangan yang muncul akibat kemajuan teknologi.

"Modernisasi institusi dilakukan melalui pembaruan aturan permainan politik agar tetap relevan menghadapi perkembangan teknologi digital. Regulasi yang adaptif diperlukan untuk memastikan proses politik berjalan efektif, transparan, dan akuntabel berkelanjutan,"

Indikator keberhasilan modernisasi

Prof. Arif merangkum sedikitnya tiga indikator yang saling terkait sebagai tolok ukur keberhasilan modernisasi politik:

• Partisipasi politik yang lebih luas dan beragam;
• Modernisasi institusi dan pembaruan aturan; dan
• Pemanfaatan teknologi secara optimal.

Literasi digital sebagai penyangga informasi

Penulis buku yang diluncurkan, Alfarisi Thalib, menyoroti pentingnya literasi digital untuk menghadapi arus informasi yang cepat dan seringkali membingungkan. Ia menyebut kesulitan membedakan informasi faktual dan hoaks menjadi tantangan utama di ruang digital.

"Peningkatan literasi diperlukan agar masyarakat mampu memahami konteks setiap informasi yang beredar melalui platform digital. Pemahaman tersebut membantu publik membedakan informasi benar, palsu, politis, atau sengaja dirancang memengaruhi persepsi,"

Dengan demikian, transformasi digital di ranah politik bukan hanya soal teknologi. Keberhasilan modernisasi juga bergantung pada kapasitas institusi dan kemampuan publik memahami informasi. Pemanfaatan teknologi yang tepat dan regulasi yang adaptif akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mendukung tujuan pembangunan nasional.