Cegah Hoaks, Alfarisi: Perkuat Literasi Digital dan Regulasi
Alfarisi Thalib mendorong penguatan literasi digital dan aturan lebih ketat terhadap media sosial untuk mencegah penyebaran hoaks. Pernyataan itu disampaikan usai peluncuran bukunya 'Komunikasi Politik dalam Kendali Algoritma' di Gedung ICMI Center, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Juni 2026. Ia menilai literasi dan regulasi diperlukan karena arus informasi digital saat ini sulit dipetakan dan rawan manipulasi.
Pentingnya literasi konteks
Menurut Alfarisi, masyarakat sulit membedakan informasi faktual dan hoaks karena kurangnya kemampuan memahami konteks. Oleh karena itu, peningkatan literasi menjadi solusi utama yang ia tulis dalam bukunya.
"Peningkatan literasi diperlukan agar masyarakat mampu memahami konteks setiap informasi yang beredar melalui platform digital. Pemahaman tersebut membantu publik membedakan informasi benar, palsu, politis, atau sengaja dirancang memengaruhi persepsi,"
- Alfarisi Thalib
Perlunya regulasi lebih kuat
Selain memperkuat literasi, Alfarisi meminta pemerintah menguatkan regulasi terhadap ekosistem media sosial. Ia menyebut proses regulasi sudah berjalan, termasuk penerbitan peraturan pelaksana (PP) yang mengatur batasan usia pengguna media sosial.
Alfarisi menilai pengaturan konten dan pembatasan konsumsi digital dapat mengurangi dampak negatif penggunaan platform secara berlebihan. Langkah ini dinilai penting agar penggunaan media sosial menjadi lebih bijak dan produktif bagi publik.
Verifikasi sebagai kebiasaan publik
Rekan Alfarisi, Liza Fitriani Nurkholis, menekankan perlunya kebiasaan memeriksa fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Ia mengingatkan bahwa tanpa verifikasi, kualitas diskusi publik dan proses demokrasi dapat terganggu.
"Masyarakat seharusnya melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan berbagai konten yang diterima setiap hari. Kebiasaan memeriksa fakta menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan manipulasi opini publik,"
- Liza Fitriani Nurkholis
Rekomendasi praktis
Untuk merespons persoalan ini, kedua narasumber mengusulkan beberapa langkah yang dapat diterapkan di tingkat publik dan kebijakan:
- Memperkuat pendidikan literasi digital di sekolah dan komunitas.
- Mendorong regulasi untuk mengatur usia pengguna dan konten di platform digital.
- Meningkatkan kebiasaan verifikasi informasi oleh publik sebelum berbagi konten.
Dengan kombinasi pendidikan, aturan, dan budaya verifikasi, Alfarisi percaya risiko hoaks dan manipulasi opini publik dapat dikurangi. Upaya ini juga dianggap penting untuk menjaga kualitas diskursus publik di era digital.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
MenPPPA Pastikan Penanganan Perundungan Anak di Tangsel
MenPPPA Arifah Fauzi pastikan penanganan dugaan perundungan anak di Tangerang Selatan prioritaskan keamanan,...
Komdigi Minta Operator Ubah Paket Non-Rollover
Komdigi minta operator segera ubah paket non-rollover agar sisa kuota dilindungi secara ekonomi, bukan hanya...
Komdigi: Notifikasi Tak Cukup Lindungi Sisa Kuota Internet
Komdigi menilai notifikasi belum cukup untuk melindungi sisa kuota internet; beberapa operator masih mengand...
DJKI Perkuat Merek Kolektif untuk Perluas Akses Pasar Regional
DJKI mendorong pemanfaatan merek kolektif lewat ASEAN-HKC untuk memperluas akses pasar regional; tercatat 87...
KPAI Minta Pengawasan Ketat untuk Program MBG 3B
KPAI mendesak pengawasan ketat pada Program MBG 3B agar makanan untuk bumil, busui, dan balita aman, bermutu...
Pemerintah Targetkan Revisi UU LLAJ Rampung 2026
Pemerintah menyerahkan 1.200 DIM RUU LLAJ ke DPR dan menargetkan revisi diselesaikan pada 2026 agar dapat di...