Cegah Hoaks, Alfarisi: Perkuat Literasi Digital dan Regulasi
Alfarisi Thalib mendorong penguatan literasi digital dan aturan lebih ketat terhadap media sosial untuk mencegah penyebaran hoaks. Pernyataan itu disampaikan usai peluncuran bukunya 'Komunikasi Politik dalam Kendali Algoritma' di Gedung ICMI Center, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Juni 2026. Ia menilai literasi dan regulasi diperlukan karena arus informasi digital saat ini sulit dipetakan dan rawan manipulasi.
Pentingnya literasi konteks
Menurut Alfarisi, masyarakat sulit membedakan informasi faktual dan hoaks karena kurangnya kemampuan memahami konteks. Oleh karena itu, peningkatan literasi menjadi solusi utama yang ia tulis dalam bukunya.
"Peningkatan literasi diperlukan agar masyarakat mampu memahami konteks setiap informasi yang beredar melalui platform digital. Pemahaman tersebut membantu publik membedakan informasi benar, palsu, politis, atau sengaja dirancang memengaruhi persepsi,"
- Alfarisi Thalib
Perlunya regulasi lebih kuat
Selain memperkuat literasi, Alfarisi meminta pemerintah menguatkan regulasi terhadap ekosistem media sosial. Ia menyebut proses regulasi sudah berjalan, termasuk penerbitan peraturan pelaksana (PP) yang mengatur batasan usia pengguna media sosial.
Alfarisi menilai pengaturan konten dan pembatasan konsumsi digital dapat mengurangi dampak negatif penggunaan platform secara berlebihan. Langkah ini dinilai penting agar penggunaan media sosial menjadi lebih bijak dan produktif bagi publik.
Verifikasi sebagai kebiasaan publik
Rekan Alfarisi, Liza Fitriani Nurkholis, menekankan perlunya kebiasaan memeriksa fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Ia mengingatkan bahwa tanpa verifikasi, kualitas diskusi publik dan proses demokrasi dapat terganggu.
"Masyarakat seharusnya melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan berbagai konten yang diterima setiap hari. Kebiasaan memeriksa fakta menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan manipulasi opini publik,"
- Liza Fitriani Nurkholis
Rekomendasi praktis
Untuk merespons persoalan ini, kedua narasumber mengusulkan beberapa langkah yang dapat diterapkan di tingkat publik dan kebijakan:
- Memperkuat pendidikan literasi digital di sekolah dan komunitas.
- Mendorong regulasi untuk mengatur usia pengguna dan konten di platform digital.
- Meningkatkan kebiasaan verifikasi informasi oleh publik sebelum berbagi konten.
Dengan kombinasi pendidikan, aturan, dan budaya verifikasi, Alfarisi percaya risiko hoaks dan manipulasi opini publik dapat dikurangi. Upaya ini juga dianggap penting untuk menjaga kualitas diskursus publik di era digital.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...