Lembaga Minta Pemprov Sumut Gelar Perayaan Imlek 2027

Medan, 20 Oktober 2026 — Lembaga Pelestarian Budaya Tionghoa Yayasan Istana Harta Lima Penjuru (Lempabudti YIHLP) resmi menyampaikan surat kepada Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, dengan tembusan kepada Menteri Kebudayaan dan Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah Sumut. Surat itu menuntut agar Pemerintah Provinsi kembali memberikan ruang ekspresi bagi kebudayaan Tionghoa dan menggelar Perayaan Imlek 2027.

Surat resmi dan latar keluhan

Pendiri Lempabudti YIHLP, Ade Chandra, mengatakan surat tersebut diserahkan ke kantor Gubernur di Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (20/10). Ini langkah ketiga yang mereka ambil sejak 2024 karena menilai kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelestarian kebudayaan Tionghoa di Sumut.

Ade menjelaskan tuntutan tersebut juga merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang seharusnya menjamin ruang bagi berbagai ekspresi budaya. Menurutnya, upaya ini dimaksudkan untuk memastikan persamaan hak budaya di provinsi beragam etnis itu.

"Surat ini kami sampaikan agar Pemerintah Provinsi menggelar perayaan Tahun Baru Imlek 2027 nantinya. Ini sebagai bentuk persamaan hak dan ruang ekspresi budaya Tionghoa di Sumut," ujar Ade Chandra.

Tuntutan terhadap pejabat daerah

Keluhan Lempabudti muncul karena mereka tidak mendapatkan jawaban memadai dari pejabat di bagian Kesejahteraan Rakyat maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tidak ada penjelasan mengapa dukungan dan penganggaran untuk kegiatan kebudayaan Tionghoa tidak menjadi bagian dari program kerja tahunan.

Beberapa tahun lalu, Pemprov Sumut sempat menyelenggarakan Imlek Fair secara rutin. Namun, kata Ade, selama tiga tahun terakhir acara itu tidak lagi digelar, sehingga ruang publik bagi perayaan dan pelestarian budaya tergerus.

"Kami menduga ada ketidakpedulian, tidak berpihak dan tidak adanya persamaan hak serta diskriminasi," tegas Ade.

Dampak pada pelestarian budaya dan warisan

Lempabudti menyoroti banyaknya festival, adat, dan ritual etnis Tionghoa yang rutin diperingati. Mereka juga khawatir tentang pengabaian cagar budaya serta warisan budaya tak benda (WBTB) yang berkaitan dengan tradisi Tionghoa.

Tanpa dukungan pemerintahan daerah, organisasi masyarakat adat dan budaya kesulitan menjaga kelangsungan acara serta dokumen warisan budaya. Lempabudti meminta evaluasi kinerja staf terkait dan penjadwalan kembali perayaan Imlek sebagai program yang berkelanjutan.

Prospek dan harapan

Permintaan ini membuka peluang bagi Pemerintah Provinsi Sumut untuk merespons lebih luas mengenai kebijakan inklusif budaya. Jika ditindaklanjuti, agenda Imlek 2027 dapat menjadi tolok ukur komitmen pemprov terhadap pluralisme budaya dan pemajuan warisan budaya di wilayah tersebut.

Lempabudti menunggu jawaban resmi dari Gubernur dan berharap langkah ini mendorong dialog antara pemerintah dan komunitas Tionghoa untuk menetapkan program kebudayaan yang berkelanjutan.