Kemendukbangga: Pasangan Indonesia Lebih Banyak Menunda Punya Anak
Pasangan muda di Indonesia saat ini lebih sering menunda memiliki anak ketimbang memilih hidup child free. Pernyataan ini disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonny Prasetyo, pada Rabu, 29 Juli 2026, di Jakarta, yang menyebut faktor ekonomi dan kesiapan finansial sebagai penyebab utama.
Menunda anak karena pertimbangan ekonomi
Menurut Bonny, keputusan menunda keturunan banyak dipengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Kesulitan biaya hidup, stabilitas pekerjaan, serta keterjangkauan perumahan menjadi pertimbangan utama pasangan setelah menikah.
Transisi prioritas seperti penguatan karier dan menata keuangan membuat pasangan menunda rencana punya anak agar dapat memberikan kondisi yang lebih aman untuk keluarga nantinya.
"Keputusan menunda memiliki anak umumnya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan kesiapan finansial. Banyak pasangan muda ingin memastikan kondisi ekonomi mereka stabil sebelum memutuskan memiliki keturunan,"
Angka kelahiran: turun tapi relatif seimbang
BKKBN mencatat terjadi penurunan angka kelahiran, namun masih dalam kisaran yang relatif seimbang. Rata-rata perempuan usia reproduksi saat ini tercatat memiliki sekitar dua hingga tiga anak.
"Angka kelahiran memang menurun, tetapi tidak drastis. Masih berada pada kondisi yang seimbang. Jadi yang harus dijaga adalah jangan sampai Indonesia terlalu cepat masuk ke fase aging population,"
Pernyataan ini menegaskan bahwa penurunan belum mencapai titik yang mengkhawatirkan, tetapi tetap memerlukan pemantauan kebijakan kependudukan.
Kebijakan pendukung untuk keluarga muda
Pemerintah melalui Kemendukbangga/BKKBN menyesuaikan program guna menjaga keseimbangan struktur penduduk. Salah satu langkah konkret adalah pengembangan layanan penitipan anak atau day care yang lebih terstandarisasi.
BKKBN merumuskan standar layanan day care dan menyediakan pelatihan bagi tenaga pengelola. Tujuannya memberi ruang bagi orangtua muda untuk tetap bekerja tanpa meninggalkan tanggung jawab pengasuhan.
- Penyusunan standar layanan penitipan anak
- Pelatihan tenaga pengelola day care
- Penyesuaian program kependudukan untuk menghindari akselerasi penuaan penduduk
Langkah-langkah tersebut diharapkan mereduksi beban ekonomi keluarga muda dan mendorong keputusan memiliki anak saat kondisi lebih siap.
Dengan kombinasi kebijakan sosial dan ekonomi, pemerintah menargetkan keseimbangan antara hak reproduksi keluarga dan stabilitas demografi nasional ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...