Kemendukbangga: Pasangan Indonesia Lebih Banyak Menunda Punya Anak
Pasangan muda di Indonesia saat ini lebih sering menunda memiliki anak ketimbang memilih hidup child free. Pernyataan ini disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonny Prasetyo, pada Rabu, 29 Juli 2026, di Jakarta, yang menyebut faktor ekonomi dan kesiapan finansial sebagai penyebab utama.
Menunda anak karena pertimbangan ekonomi
Menurut Bonny, keputusan menunda keturunan banyak dipengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Kesulitan biaya hidup, stabilitas pekerjaan, serta keterjangkauan perumahan menjadi pertimbangan utama pasangan setelah menikah.
Transisi prioritas seperti penguatan karier dan menata keuangan membuat pasangan menunda rencana punya anak agar dapat memberikan kondisi yang lebih aman untuk keluarga nantinya.
"Keputusan menunda memiliki anak umumnya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan kesiapan finansial. Banyak pasangan muda ingin memastikan kondisi ekonomi mereka stabil sebelum memutuskan memiliki keturunan,"
Angka kelahiran: turun tapi relatif seimbang
BKKBN mencatat terjadi penurunan angka kelahiran, namun masih dalam kisaran yang relatif seimbang. Rata-rata perempuan usia reproduksi saat ini tercatat memiliki sekitar dua hingga tiga anak.
"Angka kelahiran memang menurun, tetapi tidak drastis. Masih berada pada kondisi yang seimbang. Jadi yang harus dijaga adalah jangan sampai Indonesia terlalu cepat masuk ke fase aging population,"
Pernyataan ini menegaskan bahwa penurunan belum mencapai titik yang mengkhawatirkan, tetapi tetap memerlukan pemantauan kebijakan kependudukan.
Kebijakan pendukung untuk keluarga muda
Pemerintah melalui Kemendukbangga/BKKBN menyesuaikan program guna menjaga keseimbangan struktur penduduk. Salah satu langkah konkret adalah pengembangan layanan penitipan anak atau day care yang lebih terstandarisasi.
BKKBN merumuskan standar layanan day care dan menyediakan pelatihan bagi tenaga pengelola. Tujuannya memberi ruang bagi orangtua muda untuk tetap bekerja tanpa meninggalkan tanggung jawab pengasuhan.
- Penyusunan standar layanan penitipan anak
- Pelatihan tenaga pengelola day care
- Penyesuaian program kependudukan untuk menghindari akselerasi penuaan penduduk
Langkah-langkah tersebut diharapkan mereduksi beban ekonomi keluarga muda dan mendorong keputusan memiliki anak saat kondisi lebih siap.
Dengan kombinasi kebijakan sosial dan ekonomi, pemerintah menargetkan keseimbangan antara hak reproduksi keluarga dan stabilitas demografi nasional ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...