Menkomdigi Tekankan Penerapan PP Tunas saat Audiensi dengan LEGO
Menkomunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan pentingnya merancang layanan digital yang aman bagi anak sejak tahap desain saat bertemu perwakilan LEGO. Pertemuan berlangsung di Jakarta pada Minggu, 4 Oktober 2026, ketika Meutya menerima audiensi Lizum Mishra, Senior Director Government and Public Affairs Asia Pacific The LEGO Group. Pembahasan utama adalah penerapan PP Nomor 17 Tahun 2025 atau yang disebut PP Tunas, serta pengelolaan fitur layanan yang berisiko bagi anak.
Audiensi dengan LEGO dan fokus pembahasan
Pada pertemuan itu, kedua pihak mendiskusikan langkah teknis dan kebijakan untuk melindungi pengguna anak pada platform digital. Meutya menekankan bahwa perusahaan perlu mengintegrasikan aspek perlindungan anak sejak awal proses pengembangan produk dan layanan.
Diskusi juga menyentuh pengelolaan fitur interaktif yang dapat membawa risiko, serta bagaimana perusahaan global seperti LEGO dapat menyesuaikan praktiknya agar sejalan dengan regulasi nasional.
Penerapan PP Tunas
Meutya menyatakan dukungan terhadap inisiatif yang selaras dengan ketentuan regulasi. Namun, ia menegaskan bahwa setiap langkah industri harus tetap mematuhi aturan yang tertuang dalam PP Tunas.
"Sekali lagi, kami akan sangat mendukung. Namun, tentu saja hal ini tetap harus mematuhi ketentuan PP Tunas,"
Pengelolaan akses dan persetujuan orang tua
Salah satu poin penting yang ditekankan Menkomdigi adalah pengaturan akses anak ke fitur layanan digital. Ia menilai pengelolaan akses harus mempertimbangkan persetujuan orang tua sebagai prasyarat sebelum fitur interaksi diberikan kepada anak.
"Kami lebih memilih pendekatan di mana akses tidak diberikan begitu saja tanpa persetujuan orang tua,"
Edukasi orang tua melalui pengalaman langsung
Selain mekanisme teknis dan persetujuan, Meutya juga mendorong pelibatan orang tua dalam proses edukasi. Ia mengatakan edukasi tidak mesti berupa informasi formal semata, melainkan dapat diwujudkan lewat pengalaman mendampingi anak saat menggunakan layanan digital.
"Cara edukasi terbaik adalah melalui pengalaman langsung. Kita berikan akses awal tanpa fitur interaksi, lalu orang tua belajar bagaimana mengelola interaksi tersebut,"
Implikasi dan langkah ke depan
Pernyataan Menkomdigi menunjukkan arah kebijakan yang mendukung kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri untuk memperkuat perlindungan anak di ranah digital. Pendekatan desain yang memperhatikan keamanan anak, ditambah persetujuan orang tua dan edukasi berbasis pengalaman, menjadi fokus yang diharapkan dapat mengurangi risiko bagi pengguna anak.
Selanjutnya, diharapkan dialog antara regulator dan perusahaan teknologi internasional seperti LEGO terus berlanjut untuk mengharmonisasikan praktik perusahaan dengan ketentuan PP Tunas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kapolri: Berbeda Seragam, Satu Hati Menjaga Negeri — HUT TNI ke-81
Kapolri Suyudi tegaskan TNI dan Polri tetap "satu hati" menjaga Indonesia menjelang HUT TNI ke-81, 5 Oktober...
Basarnas Imbau Keluarga Korban KM Virgo Tidak Menunggu di Pelabuhan
Basarnas mengimbau keluarga korban KM Virgo agar tidak terus menunggu di pelabuhan; korban yang ditemukan ak...
Cara Mengurus Buku Nikah Rusak atau Hilang, Gratis di KUA
Buku nikah rusak atau hilang dapat diganti gratis di KUA tempat akad; ketahui persyaratan dan dasar hukumnya...
Mendag: Perlindungan Hak Pekerja Bukan Instrumen Politik
Mendag Budi Santoso menegaskan perlindungan hak pekerja bukan alat politik dan menekankan penanganan kerja p...
Produksi Padi Jan–Agust 2026 Capai 43,89 Juta Ton
Produksi padi Januari–Agustus 2026 tercatat 43,89 juta ton GKG, naik 0,07%; luas panen 8,32 juta ha dan prod...
Mendag: Penilaian 'Excess Capacity' Harus Berdasarkan Bukti
Mendag Budi Santoso minta penilaian 'excess capacity' dibuat berbasis bukti sektoral, dibahas dalam G20 TMM...