Menkes Sasar Orang Tua yang Menolak Imunisasi Anak
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Kementerian Kesehatan akan menyasar orang tua—khususnya ayah—yang menolak imunisasi anak sebagai bagian upaya menaikkan cakupan vaksinasi pada periode 2025–2029. Pernyataan disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Juni 2026.
Penolakan keluarga jadi faktor signifikan
Budi merujuk data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang menunjukkan salah satu alasan anak tidak menerima imunisasi adalah karena tidak diizinkan anggota keluarga. Kondisi ini menjadi tantangan bagi target imunisasi lengkap pemerintah.
“Yang menarik, ternyata banyak sekali bapak-bapak yang tidak mengizinkan anaknya divaksinasi. Entah apa alasannya, dan merasa vaksinasi tidak penting,”
Alasan anak tidak diimunisasi
Selain penolakan keluarga, beberapa alasan lain yang tercatat antara lain:
- Takut terhadap KIPI (Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi)
- Lupa atau tidak mengetahui jadwal imunisasi
- Anak sedang sakit saat jadwal imunisasi
- Anggapan bahwa imunisasi tidak penting
Faktor-faktor ini menjadi fokus perbaikan komunikasi dan layanan agar cakupan vaksinasi meningkat.
Strategi edukasi publik
Untuk mengatasi penolakan, Kemenkes berencana memperkuat edukasi publik dengan melibatkan banyak pihak. Pendekatan yang lebih mudah dipahami masyarakat akan dikembangkan, termasuk kerja sama dengan tokoh agama, influencer, dan organisasi masyarakat.
“Mungkin kita harus cari edukasi-edukasi yang sifatnya lebih mudah dipahami masyarakat. Baik melalui tokoh agama atau melalui influencer atau juga kita sendiri harus mengubah cara edukasi kita,”
Kemenkes juga menyebut nama organisasi seperti Fatayat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai mitra potensial dalam strategi komunikasi ini.
Imunisasi HPV dan koordinasi vaksinasi haji
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyoroti capaian imunisasi HPV yang melampaui 90 persen pada 2025. Ia mendorong rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki untuk memperluas perlindungan.
Selain itu, Putih Sari meminta penjelasan mengenai koordinasi vaksinasi polio bagi jemaah haji menyusul alih pengelolaan kesehatan haji dari Kemenkes ke Kementerian Haji dan Umrah. Pertanyaan ini menyorot kebutuhan sinkronisasi antarkementerian agar pelayanan vaksinasi bagi calon jemaah berjalan lancar.
Upaya memperkuat edukasi dan memperluas kerja sama lintas sektor menjadi langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan imunisasi dan mencapai target cakupan pada 2025–2029.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...