Menkes Sasar Orang Tua yang Menolak Imunisasi Anak

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Kementerian Kesehatan akan menyasar orang tua—khususnya ayah—yang menolak imunisasi anak sebagai bagian upaya menaikkan cakupan vaksinasi pada periode 2025–2029. Pernyataan disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Juni 2026.

Penolakan keluarga jadi faktor signifikan

Budi merujuk data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang menunjukkan salah satu alasan anak tidak menerima imunisasi adalah karena tidak diizinkan anggota keluarga. Kondisi ini menjadi tantangan bagi target imunisasi lengkap pemerintah.

“Yang menarik, ternyata banyak sekali bapak-bapak yang tidak mengizinkan anaknya divaksinasi. Entah apa alasannya, dan merasa vaksinasi tidak penting,”

Alasan anak tidak diimunisasi

Selain penolakan keluarga, beberapa alasan lain yang tercatat antara lain:

• Takut terhadap KIPI (Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi)
• Lupa atau tidak mengetahui jadwal imunisasi
• Anak sedang sakit saat jadwal imunisasi
• Anggapan bahwa imunisasi tidak penting

Faktor-faktor ini menjadi fokus perbaikan komunikasi dan layanan agar cakupan vaksinasi meningkat.

Strategi edukasi publik

Untuk mengatasi penolakan, Kemenkes berencana memperkuat edukasi publik dengan melibatkan banyak pihak. Pendekatan yang lebih mudah dipahami masyarakat akan dikembangkan, termasuk kerja sama dengan tokoh agama, influencer, dan organisasi masyarakat.

“Mungkin kita harus cari edukasi-edukasi yang sifatnya lebih mudah dipahami masyarakat. Baik melalui tokoh agama atau melalui influencer atau juga kita sendiri harus mengubah cara edukasi kita,”

Kemenkes juga menyebut nama organisasi seperti Fatayat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai mitra potensial dalam strategi komunikasi ini.

Imunisasi HPV dan koordinasi vaksinasi haji

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyoroti capaian imunisasi HPV yang melampaui 90 persen pada 2025. Ia mendorong rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki untuk memperluas perlindungan.

Selain itu, Putih Sari meminta penjelasan mengenai koordinasi vaksinasi polio bagi jemaah haji menyusul alih pengelolaan kesehatan haji dari Kemenkes ke Kementerian Haji dan Umrah. Pertanyaan ini menyorot kebutuhan sinkronisasi antarkementerian agar pelayanan vaksinasi bagi calon jemaah berjalan lancar.

Upaya memperkuat edukasi dan memperluas kerja sama lintas sektor menjadi langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan imunisasi dan mencapai target cakupan pada 2025–2029.