DPR Minta MBG Tetap Berjalan Usai Mundurnya Kepala BGN

Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan optimal meski Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengundurkan diri karena alasan kesehatan pada 22 Juli 2026 di Jakarta. DPR menilai kesinambungan layanan untuk jutaan anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan harus menjadi prioritas.

Permintaan DPR: kepemimpinan tak menghambat layanan

Anggota Komisi IX, Nurhadi, menyampaikan penghormatan atas keputusan Nanik untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Ia meminta pemerintahan segera menyiapkan langkah transisi agar pelaksanaan MBG tidak terganggu.

"Kesehatan adalah hal yang utama. Kami mendoakan agar Ibu Nanik segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala,"

Nurhadi menekankan kebutuhan penetapan kepala BGN definitif yang memiliki kapasitas dan integritas. Stabilitas kepemimpinan dinilai penting untuk pengambilan keputusan yang efektif terkait program nasional ini.

Fokus evaluasi dan penguatan tata kelola

Komisi IX meminta momentum pergantian pimpinan dimanfaatkan untuk evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi yang diminta mencakup berbagai aspek operasional dan akuntabilitas.

• Efektivitas distribusi makanan
• Kualitas dan nutrisi makanan
• Keamanan pangan
• Transparansi pengadaan
• Sistem pengawasan di lapangan

"BGN saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar,"

Saran pembentukan tim pengawas dan peran daerah

Anggota Komisi IX lainnya, Lucy Kurniasari, mengapresiasi keputusan mundur Nanik sebagai bentuk tanggung jawab saat kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Lucy berharap Nanik cepat pulih dan dapat kembali mendukung pengawasan program.

"Pemulihan kesehatan Nanik sangat diharapkan presiden karena nantinya akan dijadikan pengawas program MBG. Tim pengawas MBG memang sangat diperlukan karena banyaknya persoalan terkait Program MBG,"

Lucy mengusulkan agar tim pengawas melibatkan pemerintah daerah. Dengan demikian, pengawasan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan mempercepat penanganan permasalahan lokal.

"Idealnya sosok yang memahami manajerial dengan baik dan menguasai persoalan tata kelola makanan. Kalangan profesional diperlukan agar program MBG tidak terkooptasi pada kepentingan politik tertentu,"

Implikasi dan langkah ke depan

Pemerintah diminta bergerak cepat menunjuk pejabat definitif yang kompeten dan bersih integritas. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan, transparansi anggaran, dan pelibatan pemda menjadi kunci agar program MBG terus memberi manfaat tanpa hambatan administratif.