Luhut Minta Pembenahan MBG, 1.700 SPPG Difokuskan ke Wilayah 3T
Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), meminta pembenahan menyeluruh tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tepat sasaran, konsisten, dan diawasi ketat. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026, setelah pertemuan evaluasi dengan Kepala BGN Sudaryono.
Refocusing lokasi SPPG ke wilayah 3T
Luhut menekankan perlu penentuan lokasi SPPG berbasis data akurat. Ia menginstruksikan agar pembangunan SPPG diprioritaskan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Saat ini DEN mengarahkan 1.700 SPPG untuk difokuskan pada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Langkah ini dimaksudkan agar intervensi gizi menyentuh daerah yang paling membutuhkan.
Data dan pengawasan sebagai dasar kebijakan
Luhut menegaskan setiap kebijakan strategis harus berlandaskan bukti dan kontrol ketat. Keberanian melakukan koreksi disebutnya penting jika ditemukan kekeliruan di lapangan.
"Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat dan pengawasan ketat. Selain itu, diperlukan keberanian melakukan koreksi jika terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan," ujar Luhut.
Penutupan SPPG yang tidak memenuhi standar
DEN menyambut langkah Kepala BGN yang menutup sekitar 1.300 SPPG karena tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Penindakan ini dimaknai sebagai bentuk pengawasan untuk menjaga mutu asupan anak-anak.
"Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan," kata Luhut.
Digitalisasi dan rekomendasi tata kelola
DEN berkomitmen memberi rekomendasi strategis serta memperkuat digitalisasi sistem BGN. Integrasi digital diharapkan memudahkan pemantauan rantai pasok, kontrol kualitas makanan, dan evaluasi kinerja tiap SPPG secara real time dan transparan.
Dengan pengawasan digital, setiap alokasi anggaran dapat dilacak sampai tingkat penyedia makanan. Tujuannya memastikan dana publik benar-benar menjadi asupan bergizi untuk anak-anak.
"Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa," ucap Luhut.
Implikasi dan langkah ke depan
Perbaikan tata kelola MBG yang diusulkan DEN berpotensi mempersempit kebocoran anggaran dan meningkatkan efektivitas program di wilayah stunting tinggi. Selanjutnya, pelaksanaan rekomendasi dan digitalisasi menjadi kunci untuk memastikan MBG memberi dampak nyata bagi gizi anak di daerah prioritas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...