Luhut Minta Pembenahan MBG, 1.700 SPPG Difokuskan ke Wilayah 3T

Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), meminta pembenahan menyeluruh tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tepat sasaran, konsisten, dan diawasi ketat. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026, setelah pertemuan evaluasi dengan Kepala BGN Sudaryono.

Refocusing lokasi SPPG ke wilayah 3T

Luhut menekankan perlu penentuan lokasi SPPG berbasis data akurat. Ia menginstruksikan agar pembangunan SPPG diprioritaskan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Saat ini DEN mengarahkan 1.700 SPPG untuk difokuskan pada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Langkah ini dimaksudkan agar intervensi gizi menyentuh daerah yang paling membutuhkan.

Data dan pengawasan sebagai dasar kebijakan

Luhut menegaskan setiap kebijakan strategis harus berlandaskan bukti dan kontrol ketat. Keberanian melakukan koreksi disebutnya penting jika ditemukan kekeliruan di lapangan.

"Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat dan pengawasan ketat. Selain itu, diperlukan keberanian melakukan koreksi jika terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan," ujar Luhut.

Penutupan SPPG yang tidak memenuhi standar

DEN menyambut langkah Kepala BGN yang menutup sekitar 1.300 SPPG karena tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Penindakan ini dimaknai sebagai bentuk pengawasan untuk menjaga mutu asupan anak-anak.

"Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan," kata Luhut.

Digitalisasi dan rekomendasi tata kelola

DEN berkomitmen memberi rekomendasi strategis serta memperkuat digitalisasi sistem BGN. Integrasi digital diharapkan memudahkan pemantauan rantai pasok, kontrol kualitas makanan, dan evaluasi kinerja tiap SPPG secara real time dan transparan.

Dengan pengawasan digital, setiap alokasi anggaran dapat dilacak sampai tingkat penyedia makanan. Tujuannya memastikan dana publik benar-benar menjadi asupan bergizi untuk anak-anak.

"Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa," ucap Luhut.

Implikasi dan langkah ke depan

Perbaikan tata kelola MBG yang diusulkan DEN berpotensi mempersempit kebocoran anggaran dan meningkatkan efektivitas program di wilayah stunting tinggi. Selanjutnya, pelaksanaan rekomendasi dan digitalisasi menjadi kunci untuk memastikan MBG memberi dampak nyata bagi gizi anak di daerah prioritas.