Lansia Divonis 1,5 Tahun karena Penipuan Tanah Warisan

Medan — Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Lambok Irwandi Sinurat, 61 tahun, Selasa (27/10). Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan penipuan bermodus penjualan tanah warisan senilai Rp55 juta terhadap korban Pardamean Sinurat.

Majelis yang dipimpin Hadi Nasution menyatakan perbuatan Lambok melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 2 tahun penjara.

Vonis dan dasar hukum

Hakim menetapkan pidana berdasarkan bukti pembayaran dan ketidakmampuan terdakwa menyerahkan sertifikat tanah seperti yang dijanjikan. Putusan menimbang kerugian materiil korban serta fakta bahwa terdakwa mengaku bersalah.

Kronologi penipuan

Perkara bermula pada September 2021 ketika Lambok menawarkan sebidang tanah di Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, kepada Pardamean Sinurat. Terdakwa mematok harga Rp55 juta dan berjanji akan mengurus sertifikat atas nama pembeli.

Karena korban tidak memiliki dana penuh, terdakwa meminta pembayaran secara cicilan. Antara November 2021 dan Oktober 2022 korban menyerahkan uang sebanyak sembilan kali hingga lunas, sebagian disertai kuitansi. Pembayaran terakhir sebesar Rp5,5 juta diberikan tanpa kuitansi.

Setelah pelunasan, korban menagih sertifikat. Alih-alih menyerahkan dokumen, terdakwa meminta tambahan Rp75 juta untuk pengurusan sertifikat. Merasa dirugikan, korban melapor ke polisi dan mengklaim kerugian sebesar Rp55 juta.

Pertimbangan hakim

Dalam pertimbangan hukuman, majelis menyebut kerugian korban sebagai faktor yang memberatkan. Namun hakim juga mencatat beberapa hal yang meringankan.

"Yang meringankan, terdakwa mengakuinya, belum pernah dihukum, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali,"

Dengan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada Lambok.

Dampak dan langkah selanjutnya

Korban mengalami kerugian materiil Rp55 juta dan telah melapor ke aparat penegak hukum. Vonis ini membuka kemungkinan upaya hukum berikutnya, baik dari pihak terdakwa maupun pengajuan restitusi oleh korban.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian saat transaksi tanah, terutama terkait kepemilikan dan penyerahan sertifikat. Pembeli disarankan memastikan keabsahan dokumen sebelum menyerahkan pembayaran penuh.