Langkat Kawal Penyaluran Bantuan Korban Banjir ke BPS & Satgas PRR
JAKARTA — Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH., memimpin audiensi ke Badan Pusat Statistik (BPS) RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) di Jakarta pada Selasa (4/8). Kunjungan bertujuan mempercepat penyaluran bantuan jaminan hidup, bantuan stimulan, dan bantuan isi hunian bagi warga terdampak banjir.
Audiensi dan verifikasi data di BPS
Rombongan yang dipimpin Plt. Bupati didampingi Sekretaris Daerah Langkat dan perwakilan korban banjir. Mereka mengajukan percepatan proses administrasi dan validasi data agar bantuan cepat disalurkan.
Di Kantor BPS RI, tim diterima oleh Plt. Direktur Statistik Ketahanan Sosial dan Direktur Sistem Informasi Statistik. Hasil verifikasi menunjukkan sebagian besar NIK valid, namun masih ada data yang harus dilengkapi.
Hasil verifikasi NIK
| Jumlah Pengusulan | NIK Valid | NIK Belum Valid |
|---|---|---|
| 73.721 | 62.593 | 11.128 |
Menurut pihak BPS, NIK yang belum valid disebabkan berbagai kendala, seperti NIK kosong, data ganda, atau format yang tidak sesuai. Data valid akan diserahkan ke lima kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar penyaluran bantuan.
Audiensi dengan Satgas PRR di Kemendagri
Setelah BPS, rombongan melanjutkan pertemuan dengan Satgas PRR di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Penerimaan dilakukan oleh Kepala Posko Nasional Satgas PRR dan sejumlah pejabat wilayah Sumatera Utara serta perwakilan kementerian terkait.
Satgas PRR menyampaikan bahwa usulan bantuan Kabupaten Langkat sudah masuk tahapan ke-11. Proses penyaluran diperkirakan dapat terealisasi dalam waktu sekitar dua bulan setelah seluruh administrasi dan validasi rampung.
Tindak lanjut Pemkab dan harapan warga
Plt. Bupati menegaskan komitmen Pemkab Langkat untuk terus mengawal seluruh tahapan administrasi hingga bantuan diterima masyarakat. Pemerintah daerah akan segera memperbaiki data yang belum valid agar dikirim kembali ke BPS untuk verifikasi ulang.
Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Satgas PRR serta seluruh Kementerian dan Lembaga terkait. Kami berharap proses penyaluran bantuan, baik berupa jaminan hidup, bantuan stimulan maupun bantuan isi hunian, dapat segera terealisasi sehingga masyarakat terdampak banjir segera merasakan manfaatnya
Perwakilan masyarakat menyampaikan apresiasi atas fasilitasi pertemuan langsung tersebut. Mereka merasa lebih tenang setelah mendapat penjelasan langsung mengenai perkembangan usulan bantuan yang telah dinantikan.
Peserta yang hadir
Rangkaian audiensi dihadiri oleh perwakilan legislatif, pejabat daerah, serta sejumlah kepala dinas. Berikut beberapa nama yang turut hadir:
- Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H. Amril
- Perwakilan Aliansi Menjemput Keadilan dan Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir
- Anggota DPRD Kabupaten Langkat Komisi II
- Kepala Bappedalitbang, Kepala BPBD, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Perumahan
Dengan langkah perbaikan data dan pengawalan administrasi, diharapkan seluruh warga yang memenuhi syarat akan menerima bantuan dalam waktu dekat. Pemantauan lanjutan akan terus dilakukan hingga penyaluran selesai.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Pemerintah Turunkan Bunga PNM Mekar menjadi 8% Flat per Tahun
Pemerintah menargetkan suku bunga PNM Mekar diturunkan menjadi 8% flat per tahun, didukung subsidi Rp2,6 tri...
Golkar Labura Terima SK Kepengurusan 2025–2030, Fokus Konsolidasi
DPD Golkar Labuhanbatu Utara menerima SK kepengurusan 2025–2030 dan menargetkan konsolidasi serta regenerasi...
Razia di Rutan Banda Aceh, Senjata Tajam dan Benda Terlarang Ditemukan
Razia gabungan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh menemukan senjata tajam dan barang terlarang, namun tidak menem...
Wali Kota: Sabang Potensial Jadi Gerbang Ekonomi dan Hub Maritim
Wali Kota Sabang hadir di seminar IKAL Aceh dan sebut Sabang berpotensi jadi hub maritim serta butuh kepasti...
Reses DPRK Subulussalam: Warga Keluhkan Lampu Jalan, Usulkan BLK Kecamatan
Warga Penanggalan keluhkan lampu jalan padam, usulkan BLK kecamatan, air bersih, dan penambahan kursi DPRK p...
Tuntutan 3 Tahun untuk Dua PSK Terkait Pemerasan ASN BPN di Medan
Dua PSK, Fajar dan Junia, dituntut tiga tahun penjara atas pemerasan terhadap ASN BPN Nias, Apriaman Lase, y...