Lahan 2,2 Ha KAI di Manggarai Diubah Jadi Hunian Terjangkau

Pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) meresmikan pemanfaatan lahan seluas 2,2 hektare di Manggarai menjadi kawasan hunian terpadu terjangkau pada Jumat, 21 Agustus 2026. Proyek ini memanfaatkan aset KAI dengan dukungan dana sosial korporasi dan pembiayaan perbankan untuk menyediakan rumah susun murah bagi masyarakat.

Detail proyek dan luasan lahan

Proyek hunian terdiri dari beberapa blok yang dibangun di atas lahan milik KAI. Menurut Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, pembangunan mencakup dua blok utama, yakni Blok G, Blok H, dan Blok F dengan total luas sekitar 2,2 hektare.

"Saat ini kita akan melakukan groundbreaking terhadap hunian yang terjangkau di kawasan Manggarai ini yang terdiri dari dua blok, yaitu Blok G dan Blok H, dan Blok F dengan luas total sekitar 2,2 hektare. Materi teknis meliputi luasan Blok G sekitar 7.000 meter persegi dan Blok F 1,5 hektare, dengan status HP/HPL serta kepemilikan tanah oleh PT Kereta Api Indonesia," ujar Bobby.

Pendanaan: CSR dan dukungan perbankan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menilai integrasi dana sosial korporasi (CSR) dalam proyek ini menambah nilai aset negara. Pemerintah juga mendapatkan subsidi dan keringanan fiskal untuk mendorong keterjangkauan.

"Jadi aset negara di zaman Presiden Prabowo, bukan berkurang, bertambah. Ya. Bagaimana CSR itu menambahkan aset negara, bukan mengurangi aset negara," ujar Maruarar Sirait.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon L.P. Napitupulu menyatakan kesiapan pembiayaan, meliputi pembiayaan konstruksi dan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk penghuni.

"Nilainya kita sudah ada kesepakatan, ya. Nilai dari kesepakatan, yang pasti kita udah hitung cost per meter-nya. Jadi kita support dua di sini," ujar Nixon.

Pejabat teknis Kementerian PKP menjelaskan skema cicilan hingga 40 tahun, subsidi biaya administrasi Rp4.000.000 per unit, serta pembebasan Pajak Pertambahan Nilai untuk menurunkan beban pembeli.

Tata kelola dan pemeliharaan

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengingatkan pentingnya mekanisme pemeliharaan jangka panjang. Ia mengusulkan pembentukan badan pengelola khusus dan paguyuban warga agar fasilitas hunian tetap terjaga.

"Dari dulu kita membangun bagus sekali, tapi kelemahan kita terus terang saja itu adalah maintenance," ujar Hashim.

Replikasi dan dampak

Hashim menyatakan proyek serupa berpotensi direplikasi di stasiun besar di luar Jakarta, seperti Bandung. Selain itu, Maruarar menyebut persiapan hibah 2.000 unit rumah susun swasta dan penyediaan lahan seluas 45 hektare di Depok untuk pengembangan perumahan.

Proyek Manggarai menjadi contoh sinergi aset BUMN, dana sosial, dan pembiayaan perbankan untuk meningkatkan pasokan rumah terjangkau sekaligus memanfaatkan lahan strategis di kawasan stasiun besar.