Pemkab Labuhanbatu Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah
Labuhanbatu — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati H. Jamri ST usai mengikuti Rapat Koordinasi virtual pelaksanaan program nasional dari Ruang Rapat Bupati, Jumat (19/6). Agenda nasional ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) antar kementerian untuk mempercepat penyediaan hunian layak.
Penandatanganan dan kolaborasi kementerian
Rakor menghadirkan penandatanganan SKB oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian MA Ph.D dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait percepatan program 3 juta rumah. Selain itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menandatangani Surat Edaran Bersama dengan Mendagri.
Surat Edaran tersebut menekankan integrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota. Prosesi penandatanganan juga disaksikan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti.
Dukungan Pemkab Labuhanbatu
Usai rakor, Wakil Bupati Jamri menyatakan kesiapan daerah untuk segera melakukan langkah internal mendukung program prioritas pemerintah pusat itu. Ia menilai sinergi antar kementerian menjadi kunci percepatan pembangunan hunian layak di tingkat daerah.
"Program pembangunan 3 juta rumah ini adalah langkah konkret pemerintah pusat dalam menyiapkan hunian layak bagi masyarakat. Kami di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan segera melakukan koordinasi internal untuk mendukung salah satu program prioritas bapak presiden Prabowo Subianto," ujar Jamri.
"Dengan data yang akurat dari BPS serta dukungan legalitas tanah dari ATR/BPN, kita optimistis program ini bisa berjalan cepat, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan," tambah Wakil Bupati.
Peserta dari Pemkab dan langkah berikutnya
Pihak pemerintah daerah yang hadir antara lain kepala dinas terkait sebagai bentuk kesiapan koordinasi teknis. Keikutsertaan perangkat daerah diharapkan mempercepat identifikasi lokasi, verifikasi data calon penerima, serta penyiapan administrasi lahan.
- Kepala Dinas Dukcapil Maznil Khairi SE M.Pd
- Kepala DPMPTSP Sarbaini Harahap
- Perwakilan Diskominfo
- Perwakilan Bappenda
- Perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman
Dengan mekanisme integrasi data dan legalitas lahan, Pemkab menargetkan penyaluran bantuan dan pembangunan hunian dapat lebih tepat sasaran. Selanjutnya, pemerintah daerah akan memfinalkan langkah-langkah teknis dan jadwal koordinasi internal untuk mengimplementasikan keputusan rakor.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...
DPRK dan Pemkot Tandatangani Raqan APBK Banda Aceh 2027
DPRK dan Pemkot Banda Aceh menandatangani Raqan APBK 2027 pada 20 November 2026; dokumen disiapkan untuk eva...
Akses Gang Ikhlas Deliserdang Ditutup, Warga Terisolir
Akses Gang Ikhlas di Bandar Klippa ditutup ahli waris pada 4 Nov 2026, membuat warga terisolir; BPN menyatak...
Pemkab Nias Selatan Gelar Sosialisasi Pengawasan Dana Desa 2026
Pemkab Nias Selatan menggelar sosialisasi pengawasan Dana Desa 2026 untuk memperkuat tata kelola, mitigasi r...
Nias Selatan dan IPDN Tandatangani Kerja Sama Tingkatkan SDM ASN
Pemkab Nias Selatan menandatangani Nota Kesepakatan dengan IPDN pada 20 November di Jatinangor untuk meningk...
Polsek Siantar Utara Kunjungi Salon Dukung Program Poliran
Polsek Siantar Utara kunjungi Vanessa Salon (19/11) mendukung Program Polisi Peduli Pengangguran; beri araha...