Inspektorat Simalungun Periksa ASN JD terkait Dugaan Jual Beli Jabatan
Inspektorat Pemerintah Kabupaten Simalungun memeriksa seorang oknum ASN berinisial JD pada Rabu, 17 Juni, terkait dugaan penipuan dan jual beli jabatan di lingkungan dinas kesehatan. Pemeriksaan dilakukan setelah muncul laporan bahwa JD diduga mencatut nama Bupati untuk meyakinkan pelamar dan menawarkan posisi Kepala Puskesmas dengan imbalan hingga Rp60 juta.
Hasil pemeriksaan awal
Kepala Inspektorat, Roganda, menyatakan pemeriksaan dilakukan di ruang Irbansus dan mengonfirmasi proses pada Jumat, 19 Juni. Menurut Roganda, JD mengakui perbuatannya dilakukan atas inisiatif pribadi dan merupakan kesepakatan langsung dengan pelapor.
"Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap oknum JD di ruang Irbansus, Rabu (17/6),"
"Apa yang dilakukan oknum ASN berinisial JD tersebut murni atas inisiatif sendiri dan tidak pernah mencatut nama pimpinan dan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Hal ini menjadi kesepakatan oknum dengan si pelapor secara pribadi," tegas Roganda.
Sikap pemerintah daerah
Pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Akbar Putra Siregar, menyatakan pihak pemkab membantah keterlibatan Bupati H. Anton Achmad Saragih serta menegaskan Bupati tidak mengenal JD. Pernyataan ini menepis klaim kedekatan yang digunakan sebagai modus untuk meyakinkan korban.
Rekomendasi sanksi dan proses lanjutan
Inspektorat merekomendasikan langkah pembinaan dan pemberian sanksi sesuai peraturan kepegawaian. Roganda mengacu pada PP 94 Tahun 2021 sebagai dasar penjatuhan hukuman, mulai dari disiplin ringan hingga berat.
"Saya belum tahu pasti apakah oknum JD dicopot dari jabatannya sebagai Kapus Buntu Turunan. Yang pasti Inspektorat sudah buat laporannya sesuai rekomendasi ke BKPSDM,"
Selain memeriksa JD, Inspektorat juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor pada Senin, 22 Juni, untuk melengkapi berkas penyelidikan.
Modus dan dampak
Kasus ini memicu kegaduhan di kalangan pegawai dan menjadi perbincangan di media sosial. Pola yang dilaporkan adalah klaim kedekatan kekerabatan dengan pejabat tinggi Pemkab untuk menawarkan jabatan strategis, terutama Kepala Puskesmas, dengan imbalan finansial.
Langkah ke depan
Rekomendasi Inspektorat kini ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Penyelesaian kasus akan menentukan sanksi administratif sesuai ketentuan kepegawaian serta upaya pencegahan praktik serupa di lingkungan pemerintahan kabupaten.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...
DPRK dan Pemkot Tandatangani Raqan APBK Banda Aceh 2027
DPRK dan Pemkot Banda Aceh menandatangani Raqan APBK 2027 pada 20 November 2026; dokumen disiapkan untuk eva...
Akses Gang Ikhlas Deliserdang Ditutup, Warga Terisolir
Akses Gang Ikhlas di Bandar Klippa ditutup ahli waris pada 4 Nov 2026, membuat warga terisolir; BPN menyatak...
Pemkab Nias Selatan Gelar Sosialisasi Pengawasan Dana Desa 2026
Pemkab Nias Selatan menggelar sosialisasi pengawasan Dana Desa 2026 untuk memperkuat tata kelola, mitigasi r...
Nias Selatan dan IPDN Tandatangani Kerja Sama Tingkatkan SDM ASN
Pemkab Nias Selatan menandatangani Nota Kesepakatan dengan IPDN pada 20 November di Jatinangor untuk meningk...
Polsek Siantar Utara Kunjungi Salon Dukung Program Poliran
Polsek Siantar Utara kunjungi Vanessa Salon (19/11) mendukung Program Polisi Peduli Pengangguran; beri araha...