Taput Pertahankan Status UHC Prioritas di Tengah Efisiensi Anggaran

TARUTUNG — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) mempertahankan status UHC Prioritas

Perubahan budaya kerja untuk meningkatkan mutu layanan

Menurut dr. Ganda, peningkatan mutu layanan primer dimulai dari perubahan budaya kerja aparatur kesehatan. Dia menekankan kebersihan fasilitas, kedisiplinan petugas, dan karakter pelayan masyarakat sebagai prioritas.

"Visi itu harus terus kami perkuat bahwa kami hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Karena itu, seluruh Puskesmas, Pustu, dan Polindes harus mengedepankan kebersihan, disiplin, serta mengubah pola pikir bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama,"

Perubahan paradigma ini mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Layanan yang cepat, ramah, bersih, dan profesional diyakini meningkatkan kepercayaan publik pada fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Kepesertaan BPJS dan manfaat UHC

dr. Ganda melaporkan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan di Taput telah mencapai 99,37 persen dari total penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,66 persen. Capaian ini menjadi dasar Taput mempertahankan status UHC Prioritas.

Universal Health Coverage menjamin akses ke layanan kesehatan bermutu tanpa kesulitan finansial, mulai dari pemeriksaan hingga rehabilitasi. Di Taput, warga yang memenuhi kriteria Penerima Bantuan Iuran (PBI) dapat didaftarkan pada hari yang sama dan langsung memperoleh pelayanan di puskesmas atau rumah sakit.

"Jika suatu daerah tidak berstatus UHC Prioritas, masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis segera akan mengalami kendala karena harus menunggu masa aktif kepesertaan. Kondisi ini tentu sangat merugikan pasien yang membutuhkan penanganan secepatnya,"

Tantangan anggaran dan strategi penanganan

Meski berhasil, Pemkab menghadapi tekanan dari kebijakan efisiensi anggaran. dr. Ganda menyebut penghentian kepesertaan BPJS oleh pemerintah pusat tanpa pemberitahuan menyulitkan penyesuaian keuangan daerah.

Pemkab Taput telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menambah kuota peserta yang dibiayai provinsi. Selain itu, pemerintah daerah mengupayakan penambahan alokasi pada APBD Kabupaten.

Pada Tahun Anggaran 2026, Taput mengalokasikan dana sebesar Rp38,062 miliar melalui APBD-P untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan. Jika kebutuhan belum terpenuhi, Pemkab berencana meminta kelonggaran mekanisme pembayaran kepada BPJS Kesehatan sampai anggaran tahun berikutnya tersedia.

Pemanfaatan layanan di Puskesmas Hutabaginda

Manfaat UHC Prioritas tercermin pada tingginya pemanfaatan layanan primer. Puskesmas Hutabaginda, Kecamatan Tarutung, mencatat lebih dari 30.000 pasien sepanjang 2026, meningkat dari sekitar 29.000 pasien pada 2025.

Kepala Puskesmas Hutabaginda, dr. Mariesty Nelly Panggabean, menyatakan pihaknya terus melayani peserta BPJS dan memberikan edukasi administrasi. Bila diperlukan rujukan, prosedur rujukan dijalankan sesuai ketentuan.

"Sekali rujukan, tiga pelayanan masih bisa dilayani di puskesmas,"

Dr. Mariesty menambahkan bahwa puskesmas aktif mengedukasi masyarakat agar segera mengurus pengaktifan kepesertaan melalui Dinas Sosial, sehingga ketika membutuhkan layanan rumah sakit, status kepesertaan sudah aktif.

Taput berharap keberlanjutan status UHC Prioritas dapat memastikan akses layanan kesehatan yang mudah dan kepastian pembiayaan bagi seluruh warga Kabupaten Tapanuli Utara.