Dugaan Jual-Beli Proyek Irigasi Mengguncang Aceh Tenggara
KUTACANE — Isu dugaan jual-beli proyek P3-TGAI di Aceh Tenggara kembali memanas pada Sabtu (8/8). Warga menuntut klarifikasi dari partai politik dan instansi terkait setelah kabar praktik itu tersebar luas.
Isu dan tuntutan klarifikasi
Isu praktik jual-beli proyek jaringan irigasi yang disebut melibatkan kelompok tani kini menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Aceh Tenggara. Masyarakat meminta penjelasan resmi agar rumor tidak berkembang menjadi isu liar.
Edisyah, seorang pengamat publik setempat, menegaskan pentingnya klarifikasi agar isu tidak merembet ke publik.
“Mestinya diklarifikasi agar tidak menjadi isu liar. Isu itu tengah santer di seluruh penjuru Aceh Tenggara, terutama bagi masyarakat kalangan bawah dan menengah di Aceh Tenggara.”
Upaya konfirmasi ke instansi teknis
Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh terkait penyedia dan jumlah proyek P3-TGAI yang disebut pada tahun 2026. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat ke Pejabat Pembuat Komitmen OP SDA-II BWS Sumatera-I Aceh, Syafrepi Hasibuan, belum membuahkan jawaban resmi.
Keterlibatan partai politik
Sumber di lapangan menyebut beberapa partai disebut mengusulkan dan menjadi penyedia proyek jaringan irigasi di daerah itu. Partai yang dikaitkan dalam isu ini antara lain PKB, PKS, Golkar, Gerindra, dan Nasdem.
Jupri Yadi R, inisiator gerakan anti korupsi di Aceh Tenggara, mengatakan pernyataan soal keterlibatan partai disampaikan oleh salah satu tokoh PKB yang memilih tak disebutkan namanya. Pernyataan itu kini menjadi bagian dari sorotan publik lokal.
Dampak dan langkah yang diharapkan
Masyarakat bawah dan menengah di Aceh Tenggara khawatir isu ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program irigasi. Warga berharap pihak terkait memberi klarifikasi transparan dan bukti administrasi agar persoalan cepat teratasi.
Konteks dan prospek
Program P3-TGAI merupakan bagian dari upaya peningkatan tata guna air irigasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Tanpa klarifikasi resmi, isu dugaan jual-beli proyek dapat mengganggu pelaksanaan program dan menimbulkan spekulasi negatif.
Pihak-pihak terkait belum mengeluarkan rencana tindak lanjut yang diumumkan ke publik. Masyarakat setempat tetap menunggu penjelasan formal dari instansi teknis dan partai politik yang disebut.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Sertijab Polres Simalungun: Enam Pejabat Dimutasi 19 November
Kapolres Simalungun pimpin serah terima jabatan enam pejabat di Pamatangraya pada 19 November 2026; mutasi b...
UMP Sumut 2027 Ditetapkan Rp3,41 Juta, Naik 5,61%
Gubernur Sumut tetapkan UMP 2027 Rp3.410.000, naik 5,61%; rekomendasi UMK/UMSK diminta paling lambat 25 Nove...
Ditjenpas Sumut Gelar Razia Dadakan di Lapas dan Rutan Medan
Kanwil Ditjenpas Sumut menggelar razia mendadak di Lapas dan Rutan Kelas I Medan pada 19 November untuk memb...
Pemprov Sumut Dorong ASN Manfaatkan AI, Tapi Waspadai Risiko
Pemprov Sumut mendorong ASN gunakan AI untuk efisiensi kerja, namun mengingatkan potensi kesalahan, bias, da...
Polres Binjai Tangkap Tersangka TPPO yang Eksploitasi Anak
Polres Binjai menangkap SMD (41) terkait dugaan eksploitasi anak; tersangka ditangkap 19 November dan dijera...
Polres Humbahas Gelar Olahraga Jasmani Rutin untuk Tingkatkan Kebugaran
Polres Humbahas menggelar olahraga jasmani rutin pada 20 November untuk menjaga kebugaran, mempererat solida...