Kualitas Jadi Kunci Perempuan Berdaya di Politik

SURABAYA — Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan bahwa kualitas dan kompetensi adalah syarat utama agar perempuan dapat memberi kontribusi substantif di politik. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Penguatan Peran, Kapasitas dan Kompetensi Anggota Parlemen Perempuan Periode 2024–2029 pada Selasa (30/6/2026) di Surabaya. Menurut Untari, keterwakilan perempuan tak cukup sekadar memenuhi kuota tanpa kapasitas teknis dan kepemimpinan yang kuat.

Kualitas Lebih dari Kuota

Untari menekankan bahwa jumlah kursi perempuan di parlemen harus diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tanpa kemampuan memahami penyusunan kebijakan, penganggaran, dan fungsi pengawasan, kehadiran perempuan di ruang legislatif sulit memberi dampak nyata.

Ia mengingatkan agar legislator perempuan terus mengasah pengetahuan melalui pendidikan formal maupun pembelajaran nonformal selama menjabat.

"Kehadiran perempuan di parlemen harus mampu memberi warna melalui kapasitas dan kompetensinya. Kalau kita tidak memiliki itu, suara kita tidak akan didengar,"

Tantangan Ganda: Double Burden dan Hambatan Struktural

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, perempuan politik menghadapi beban ganda. Mereka harus menjalankan peran publik sekaligus tanggung jawab di keluarga.

"Perempuan sesungguhnya menghadapi double burden. Di satu sisi harus menjalankan peran domestik, di sisi lain dituntut optimal di ruang publik,"

Selain beban domestik, Untari menyebut hambatan lain seperti budaya patriarki, ketimpangan pendanaan politik, dan kekerasan terhadap perempuan di arena politik. Untuk mengatasi itu, diperlukan ketangguhan mental, integritas, dan jejaring yang kuat.

Perlunya Penguatan Kapasitas dan Pengalaman Organisasi

Untari menyoroti pentingnya pengalaman organisasi dan kemampuan kepemimpinan bagi perempuan yang terjun ke politik. Menurutnya, bekal tersebut memungkinkan perempuan menyeimbangkan tugas publik dan domestik serta memperjuangkan kebijakan pro-rakyat.

"Upgrade keilmuan itu wajib. Jangan pernah berhenti belajar, terutama mengenai kebijakan publik dan manajemen publik karena itulah instrumen utama seorang legislator,"

Harapan dari Program Penguatan

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) bersama mitra ini diharapkan melahirkan legislator perempuan yang profesional. Untari berharap forum itu menghasilkan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat.

Dengan peningkatan kapasitas, ia meyakini kehadiran perempuan di parlemen bukan sekadar kuantitas, melainkan kekuatan untuk mendorong kebijakan yang lebih adil.