HMI: Jangan Bebankan Pembiayaan AFF U-19 ke Pemda

Medan — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Medan mengkritik keras rencana pembiayaan akomodasi peserta AFF U-19 Boys’ Championship 2026 di Sumatera Utara yang dinilai membebankan pemerintah daerah. Pernyataan disampaikan pada Kamis, 4 Juni 2026, menyorot kelemahan perencanaan penyelenggara sehingga APBD dipaksa menjadi solusi.

Kritik HMI terhadap PSSI dan penggunaan APBD

HMI menegaskan bahwa PSSI tidak boleh menjadikan pemerintah daerah sebagai pihak yang menanggung konsekuensi dari perencanaan yang lemah. Organisasi mahasiswa itu menyebut penggunaan anggaran daerah harus berdasarkan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemerintah daerah tidak boleh dipaksa mengambil kebijakan yang berpotensi menabrak aturan hanya demi memenuhi kebutuhan suatu kegiatan. APBD adalah uang rakyat yang penggunaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,"

- Muhammad Farhan Abror, Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Medan

Argumen: APBD bukan penutup kekurangan perencanaan

Farhan memuji Pemko Medan dan pemerintah daerah lain di Sumut yang tetap berpegang pada aturan penggunaan anggaran. Menurutnya, sikap itu adalah bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan publik, bukan penolakan terhadap dunia olahraga.

HMI menilai belum ada regulasi yang mewajibkan pemda membiayai kebutuhan AFF U-19. Oleh sebab itu, daerah tidak seharusnya dipaksa memilih antara mematuhi aturan atau menghadapi tekanan publik karena menolak menutup kekurangan perencanaan penyelenggara.

Tuntutan keterbukaan pendanaan dan peran pemerintah pusat

HMI mempertanyakan strategi komunikasi PSSI yang dinilai menggiring opini seolah pemda menjadi penghambat sukses turnamen. Jika acara ini berstatus agenda strategis nasional, HMI menilai pembiayaan semestinya menjadi urusan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

"Kalau manfaat dan pencitraannya berskala nasional, maka pembiayaannya juga harus ditanggung secara nasional. Jangan ketika kegiatan berjalan lancar semua mengklaim keberhasilan, tetapi ketika muncul persoalan anggaran justru pemerintah daerah yang dijadikan sasaran kritik,"

- Muhammad Farhan Abror

Farhan juga mengingatkan posisi Erick Thohir yang menjabat Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga. Menurut HMI, kondisi ini seharusnya mempermudah skema pendanaan dari pemerintah pusat jika turnamen benar-benar prioritas nasional.

"Kalau PSSI benar-benar serius menyukseskan AFF U-19 di Sumut, tunjukkan melalui skema pendanaan yang jelas dari Kemenpora. Buka kepada publik sumber pembiayaannya dan pastikan seluruh kebutuhan kegiatan dipenuhi melalui mekanisme yang sah. Jangan menjadikan pemda sebagai jalan pintas untuk menutupi lemahnya perencanaan,"

- Muhammad Farhan Abror

Dampak dan konteks prioritas anggaran

HMI mengingatkan kondisi daerah yang masih memiliki kebutuhan mendesak seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur. Penggunaan APBD, menurut organisasi itu, harus berorientasi pada kepentingan publik dan bukan untuk menutupi kesalahan perencanaan pihak lain.

Organisasi mahasiswa meminta PSSI lebih bertanggung jawab dalam menyusun rencana dan sumber pendanaan. Keberhasilan event olahraga, kata mereka, tidak boleh dicapai dengan mengorbankan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum.