Aktivis Tantang Kritik DPRD soal Pertumbuhan dan Inflasi Medan
Medan — Aktivis mahasiswa Dion Hafiz Maulana Munthe menilai kritik anggota DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, yang mengaitkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tinggi dengan kegagalan kepemimpinan Walikota Medan tidak berdasar karena tanpa data pendukung. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis (27/8) di Medan.
Dion: Kritik tanpa data merugikan publik
Dion mengatakan kritik dari wakil rakyat harus disertai data yang dapat diuji publik. Ia menilai pernyataan Godfried lebih bersifat politik narasi ketimbang kritik berbasis bukti.
"Kritikan seorang Anggota DPRD Medan ... lebih kepada untuk pandangan politik kekuasaan. Saya menyampaikan ini supaya tidak terjadi konsumsi informasi yang liar dan tak berdasar,"
Dion, yang merupakan Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Medan periode 2023–2024, menekankan kebutuhan transparansi data agar kritik bisa menjadi bahan pembelajaran publik.
Angka pertumbuhan dan inflasi menurut Dion
Sebagai pembanding, Dion merujuk pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang pada April 2026 menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Medan mencapai 6,54 persen, angka tertinggi pasca pandemi Covid-19. Ia juga menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi daerah Medan menyentuh angka di atas 4 persen pada 2026.
"Kondisi seperti ini kami turut hadir sebagai bagian untuk control kepada pejabat publik, kritik silahkan saja, tapi ada narasi yang diikuti oleh data,"
Menurut Dion, data tersebut semestinya menjadi dasar diskusi publik tentang efektivitas kebijakan pemerintahan kota.
Program pro-UMKM sebagai bukti kebijakan
Untuk menunjukkan sisi lain kebijakan Pemko Medan, Dion memaparkan sejumlah program yang dinilai pro-UMKM. Ia menyebut inisiatif seperti Car Free Day, Car Free Night, Pesta Kuliner, hingga keterlibatan bazar UMKM dalam kegiatan kota seperti MTQ.
Dion juga memerhatikan perbaikan kawasan Pasar Petisah yang kini ramai pada malam hari, sekaligus memberi ruang bagi pelaku usaha muda, termasuk generasi Z.
Kekhawatiran atas kenaikan harga kebutuhan pokok
Meski mengapresiasi beberapa program, Dion mengingatkan masalah inflasi yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut keluhan ibu-ibu di pasar tradisional terkait kenaikan harga beras, gula, minyak goreng, ayam, dan ikan.
"Jangan inflasi tak dikendalikan, bisa rakyat semakin terbebani,"
Dion meminta Tim Inflasi Daerah yang melibatkan pemerintah dan instansi vertikal bergerak cepat untuk merumuskan solusi pengendalian harga agar beban rakyat berkurang.
Dengan demikian, menurut Dion, kritik politik harus dilengkapi data dan upaya konkret agar diskursus publik tetap konstruktif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Nias Selatan Serahkan SK Perpanjangan 633 PPPK Paruh Waktu
Pemkab Nias Selatan menyerahkan SK perpanjangan dan SPK kepada 633 PPPK Paruh Waktu pada 19 Oktober sebagai...
Polda Sumut Tangkap 3 Terduga Pelaku Penembakan di Tanjung Morawa
Polda Sumut menangkap tiga terduga pelaku penembakan di Tanjung Morawa pada 19 Oktober; motif masih didalami...
Pemkab Asahan Selesaikan Audit BPK, Raih Peringkat Tiga Realisasi Belanja
Pemkab Asahan menyelesaikan audit BPK Sumut (19/10) dan meraih peringkat tiga realisasi belanja daerah; exit...
Belanja P-APBD Sumut 2026 Melebihi Pendapatan, DPRD Dorong Pinjaman
Belanja P-APBD Sumut 2026 melebihi pendapatan Rp382 miliar; DPRD mendorong pinjaman dan obligasi untuk menut...
Satgas PRR Kirim 18 Alat Berat untuk Pengerukan Sungai di Aceh Tenggara
Satgas PRR Kemendagri menurunkan 18 alat berat dan 8 dump truk untuk pengerukan sungai di Aceh Tenggara, ope...
Orangutan Sumatera Dipulangkan dari India ke Kualanamu
Orangutan Sumatera hasil repatriasi dari India tiba di Bandara Kualanamu dan dibawa ke SRA Langkat untuk men...