KP2MI dan BPJS Perkuat JKN untuk Pekerja Migran

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan BPJS Kesehatan menandatangani kerja sama strategis untuk memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pekerja migran pada Senin, 3 Agustus 2026, di Jakarta. Kesepakatan ini menegaskan komitmen memberikan perlindungan medis sejak pendaftaran hingga kepulangan untuk menjaga kesejahteraan pekerja migran dan stabilitas devisa negara.

Ruang lingkup kerja sama

Penandatanganan berlangsung di kantor pusat BPJS Kesehatan dan berupa perjanjian kerja sama antarlembaga. BPJS Kesehatan berkomitmen menjamin layanan kesehatan peserta JKN dari pra-keberangkatan sampai kembali ke tanah air.

Kerja sama ini juga memuat rencana koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memantau pergerakan pekerja migran dan mempercepat pemenuhan layanan saat kepulangan.

Pernyataan pejabat terkait

Menteri KP2MI Mukhtaruddin menekankan pentingnya peningkatan kualitas perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya sebagai arahan presiden.

Ini semua adalah dalam rangka kita memperkuat, meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Sesuai dengan arah dan petunjuk Bapak Presiden, bahwa perlindungan harus diperkuat, perlindungan harus berkualitas bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya

Mukhtaruddin juga menyoroti kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian nasional dan kebutuhan negara untuk menghadirkan rasa aman serta akses layanan kesehatan merata:

Perlu kami sampaikan bahwa pekerja migran Indonesia itu sangat berkontribusi, baik dia sebagai pejuang ekonomi keluarga, juga adalah sebagai pejuang ekonomi nasional. Karena kontribusi pekerja migran Indonesia itu cukup besar, tidak hanya menggerakkan sektor ekonomi riil di tingkat grassroot, tapi dia juga adalah penyumbang devisa nasional

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito berharap kerja sama memperkuat proteksi dan pengelolaan kepesertaan JKN. Ia menyebut beberapa fokus utama program.

Penandatanganan bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui PKS ini kami berharap bisa memperkuat perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia melalui edukasi, pengelolaan kepesertaan JKN, penjaminan pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan hingga kepulangan, dan pengelolaan pengaduan

Tantangan data dan integrasi sistem

BPJS Kesehatan mengidentifikasi masalah pendataan kepulangan akibat keterbatasan informasi dari perwakilan di luar negeri. Integrasi sistem informasi antara instansi dinilai penting untuk meminimalkan kendala administratif dan mempercepat penanganan pengaduan.

Wakil Kepala BPS Soni Hari Budi Utomo Harmadi mendukung pemadanan data demografi sebagai dasar penyusunan sistem jaminan sosial yang lebih tepat.

Terus kemudian kita juga bersyukur bahwa sekarang 78 persen penduduk Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan, dan 74 persen di antaranya adalah pemilik, peserta BPJS Kesehatan. Jadi perannya BPJS Kesehatan di dalam pembangunan kualitas kesehatan di Indonesia sangat penting

Dukungan program sosial dan implikasi

Wakil Menteri Sosial Agus Jatmiko Priyono mengatakan program bantuan iuran untuk keluarga pekerja migran rentan akan diselaraskan agar tepat sasaran. Fokusnya pada layanan dasar pendidikan dan proteksi kesehatan.

Dengan adanya kerja sama tersebut, saya menyambut baik upaya bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi terwujudnya layanan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Diharapkan dukungan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan milik Kementerian Sosial agar penerima manfaat dan masyarakat sekitar dapat menerima layanan jaminan kesehatan dengan baik

Secara keseluruhan, kolaborasi ini bertujuan memastikan pemenuhan hak kesehatan pekerja migran sebagai bukti kehadiran negara dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih sejahtera.