BPJS Kesehatan Gandeng Empat Lembaga Perkuat JKN

BPJS Kesehatan menandatangani kerja sama strategis dengan empat kementerian dan lembaga negara pada Senin, 3 Agustus 2026, di Jakarta. Tujuannya memperkuat ekosistem JKN, memperbaiki integrasi data, dan memperluas perlindungan layanan kesehatan—termasuk bagi pekerja migran dan keluarganya.

Cakupan peserta dan kondisi saat ini

BPJS Kesehatan mencatat cakupan Program Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 285 juta jiwa, setara 98,6 persen populasi. Namun institusi itu juga mencatat masih ada sekitar 54 juta peserta tidak aktif, yang menuntut langkah perbaikan untuk memastikan akses layanan yang berkelanjutan.

Empat pihak yang menjalin kerja sama

Kesepakatan ditandatangani di Ballroom Kantor Pusat BPJS Kesehatan. Empat pihak yang terlibat adalah:

• Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
• Kementerian Sosial
• Kementerian Dalam Negeri
• Badan Pusat Statistik (BPS)

Peran sinergi lintas sektor

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menekankan bahwa kualitas penyelenggaraan JKN kini bergantung pada kolaborasi antar-pemangku kepentingan.

"Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem. Karena itu, kualitas penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang saling terhubung," kata Pujo.

Dengan dasar itu, kebijakan diharapkan berbasis data yang akurat dan dapat dioperasionalkan antar-instansi.

Fokus pada pekerja migran dan penerima bantuan

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menyatakan perlunya memperkuat jaminan kesehatan bagi calon dan pekerja migran beserta anggota keluarga mereka.

"Pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi keluarga dan sebagai penggerak ekonomi nasional. Maka dari itu, keselamatan kerja dan kesehatan para pekerja dan calon pekerja migran sangat penting bagi kami untuk diberikan. Dengan kolaborasi ini, harapannya bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi pekerja migran Indonesia," ujar Mukhtarudin.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan kolaborasi ini mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penerima bantuan iuran.

"Kami memandang kolaborasi ini semakin memperkuat kerja sama lintas sektor agar penerima manfaat dapat tepat sasaran dan bisa mengakses layanan dengan baik," kata Agus.

Pembiayaan daerah dan data statistik

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, meminta pemerintah daerah memastikan kecukupan anggaran iuran JKN dalam APBD. Menurutnya, Kemendagri berperan sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Di mana posisi Kemendagri sebagai pembina sekaligus pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Kemendagri memastikan terkait dengan pembayaran, terkait dengan iuran, terkait dengan pelayanan dan juga perlindungan kesehatan di masyarakat. Maka dari kami dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan regulasi berupa iuran, yang mewajibkan iuran," ujar Agus.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo menyoroti pentingnya data sebagai dasar intervensi kesehatan. Ia menyebut hampir 13 persen penduduk mengalami sakit setiap bulan, sehingga data yang akurat diperlukan untuk perencanaan.

"Kesehatan tentu fondasi penting dalam pembangunan suatu negara dan menjadi modal penting untuk Indonesia Emas 2045. Dan untuk intervensi pembangunan kesehatan yang berkualitas tentu diperlukan data yang akurat, lengkap, terintegrasi, dan mutakhir," ucap Sonny.

Kerja sama ini membuka jalan bagi integrasi data antar-institusi dan penguatan pembiayaan daerah. Implementasi lanjutan akan menentukan seberapa cepat persoalan peserta tidak aktif dan cakupan layanan bagi kelompok rentan dapat diatasi.