BPJS Gandeng 4 K/L untuk Atasi Defisit Rp2 Triliun

BPJS Kesehatan menggandeng empat kementerian untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp2 triliun. Pertemuan koordinasi digelar pada Senin, 3 Agustus 2026, di Jakarta untuk menyusun langkah penyehatan finansial sistem jaminan kesehatan nasional (JKN).

Besaran defisit dan penyebab

BPJS mencatat penerimaan iuran peserta setiap bulan hanya mencapai Rp14 triliun, sementara pengeluaran medis naik hingga Rp16 triliun. Ketimpangan inilah yang menyebabkan defisit kas operasional sebesar Rp2 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito merinci beban layanan sehari-hari yang tinggi dan selisih arus kas yang terjadi.

"Itu kita harus tahu bahwa dalam satu hari kita memberikan layanan itu 2 juta transaksi kesehatan sebesar Rp500 miliar, sebulan Rp16 triliun. Dan kita mengumpulkan iuran hanya sebesar Rp14 triliun, Rp2 triliun kita defisit," kata Pujo.

Strategi penanggulangan

BPJS dan kementerian mitra menyepakati beberapa langkah, antara lain meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran dan memperkuat integrasi data kepesertaan aktif. Fokus utama adalah menutup celah iuran dari peserta kelas tiga yang jumlahnya sangat besar.

Pujo menilai kepatuhan pembayaran dari sekitar 54 juta peserta kelas tiga dapat membantu menutup defisit dan menjaga keberlanjutan pembiayaan.

"Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem. Karena itu, kualitas penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang saling terhubung," ujar Pujo.

Peran kementerian dan pemerintah daerah

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menyatakan dukungan penuh untuk memperluas pelindungan kesehatan bagi calon pekerja migran dan keluarga mereka.

"Pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi keluarga dan sebagai penggerak ekonomi nasional. Maka dari itu, keselamatan kerja dan kesehatan para pekerja dan calon pekerja migran sangat penting bagi kami untuk diberikan. Dengan kolaborasi ini, harapannya bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi pekerja migran Indonesia," kata Mukhtarudin.

Kementerian Sosial memperkuat akurasi data penerima bantuan iuran melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya interoperabilitas informasi untuk mencegah pemborosan subsidi negara.

"Saat ini, Kementerian Sosial tengah melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) penerima Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Kami memandang kolaborasi ini semakin memperkuat kerja sama lintas sektor agar penerima manfaat dapat tepat sasaran dan bisa mengakses layanan dengan baik," ujar Agus.

Dari sisi fiskal daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan kewajiban pemerintah daerah memastikan alokasi anggaran iuran di APBD serta pengawasan setoran iuran tepat waktu.

"Kami mendorong pemerintah daerah untuk patuh dan tepat waktu dalam menyetorkan iuran jaminan kesehatan... melakukan sosialisasi, 'coaching clinic', fasilitasi dan asistensi kepada pemerintah daerah manakala ada kesulitan," ucap Agus.

Data kesehatan nasional

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo memaparkan indikator pelayanan dan cakupan jaminan kesehatan. Data menunjukkan hampir 13 persen penduduk Indonesia mengalami sakit setiap bulan.

"Terus kemudian kita juga bersyukur bahwa sekarang 78 persen penduduk Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan, dan 74 persen di antaranya adalah pemilik, peserta BPJS Kesehatan. Jadi perannya BPJS Kesehatan di dalam pembangunan kualitas kesehatan di Indonesia sangat penting," kata Sonny.

Prospek pemulihan

Kolaborasi antar kementerian dan penguatan tata kelola dipandang krusial untuk memulihkan kesehatan finansial BPJS. Integrasi data, peningkatan kepatuhan iuran, dan pengawasan daerah diharapkan memastikan ketersediaan layanan medis yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh peserta.