Konversi LPG ke CNG: Madura Minta Keadilan Ekonomi

Founder Bagasmara Gus Lilur meminta agar kebijakan konversi LPG ke CNG membawa keadilan ekonomi bagi masyarakat Madura. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis, 13 Mei 2026, dengan alasan Madura sebagai daerah penghasil gas belum menerima manfaat ekonomi yang proporsional.

Kritik dan tuntutan Gus Lilur

Gus Lilur menilai konversi energi nasional menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi lokal. Ia menegaskan, selain soal efisiensi energi, kebijakan ini harus menjawab persoalan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya.

"Bagi Indonesia, ini agenda strategis. Tetapi bagi Madura, ini bukan hanya soal energi, melainkan soal keadilan dan masa depan masyarakat,”

Menurutnya, pemanfaatan gas dari Kangean selama ini lebih banyak menghidupi industri besar di Jawa Timur, sementara masyarakat Madura masih banyak hidup dalam keterbatasan.

Permintaan konkret: keterlibatan dan kepemilikan

Gus Lilur mengusulkan agar proses konversi tidak hanya bersifat simbolis. Ia meminta keterlibatan nyata masyarakat Madura melalui kepemilikan saham, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja.

Ia mendorong pemerintah pusat dan pelaku industri membuka ruang bagi partisipasi lokal, antara lain:

• Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertagas, PGN;
• Pemerintah daerah dan BUMD;
• Koperasi, pesantren, serta pengusaha lokal Madura.

"Madura harus mendapat ruang dalam pengelolaannya,”

Data nasional dan strategi pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian ESDM mendorong substitusi LPG ke CNG dan LNG untuk menekan ketergantungan impor. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, menyatakan konsumsi LPG nasional meningkat tiap tahun sementara produksi domestik menurun.

"LPG kita sejak tahun 2012 turun terus. Kita akan terus menambah impor LPG kalau tidak bisa kita konversikan ke sumber yang lain,”

Pemerintah mencatat cadangan gas bumi nasional mencapai 55,85 TSCF per Januari 2025. Laode menyebut roadmap implementasi sedang disiapkan oleh Menteri ESDM dan prediksi substitusi bisa menghemat biaya energi hingga 30 persen dibanding LPG.

Implikasi dan langkah ke depan

Koordinasi Ditjen Migas dengan perusahaan distribusi gas dan asosiasi industri terus berlangsung untuk memastikan kesiapan infrastruktur sebelum kebijakan diumumkan secara resmi. Di sisi lokal, tuntutan Gus Lilur menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil.

Jika pemerintah mengakomodasi keterlibatan dan kepemilikan masyarakat Madura, konversi ini berpotensi menjadi peluang nyata untuk pengembangan ekonomi daerah penghasil gas.