Rp236 Miliar untuk Sumatra: Proyek LEVERAGE Prioritaskan Konservasi Hutan

Kementerian Kehutanan menjadikan Sumatra sebagai prioritas program konservasi dalam proyek LEVERAGE yang diluncurkan pada 10 Juni 2026. Proyek enam tahun senilai US$14,4 juta (sekitar Rp236 miliar) didukung oleh UNDP untuk memperkuat pengawasan, penegakan hukum berbasis data, dan perlindungan habitat satwa liar.

Alasan memilih Sumatra

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan Sumatra dipilih karena kombinasi nilai konservasi tinggi dan tingkat kerawanan yang besar. Banyak kejadian gangguan lingkungan dan pelanggaran terjadi di pulau ini, sehingga memerlukan penanganan prioritas.

“Kita mengembangkan tiga hal, yaitu peta kerawanan, peta gangguan, dan peta penanganan. Ini yang harus kita kembangkan dalam tata kelola kehutanan, yakni sejauh mana kerawanan suatu kawasan bernilai konservasi tinggi,”

Pendanaan dan tujuan proyek

Proyek LEVERAGE berjalan selama enam tahun dengan total anggaran US$14,4 juta. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan data, serta mengembangkan peta risiko dan respons untuk kawasan bernilai konservasi.

Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi pola penanganan kasus perburuan dan pembunuhan satwa dilindungi. Evaluasi penting karena modus operandi pelaku terus berkembang dan membutuhkan strategi adaptif.

Penguatan penegakan hukum dan pengawasan

Program menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengawasan, pemanfaatan data, dan kerja sama lintas wilayah. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menyatakan perdagangan satwa liar sering melibatkan jaringan antar daerah dan negara, sehingga penanganan harus terkoordinasi.

“Proyek ini dinilai relevan dengan target Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yang tidak hanya fokus pada pengurangan emisi karbon. Namun juga penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan, penguatan pengelolaan hutan lestari, serta pemulihan ekosistem,”

Replikasi dan dampak nasional

Meskipun Sumatra menjadi lokasi percontohan, pemerintah menegaskan pembelajaran dari proyek ini akan direplikasi ke wilayah lain. Model pengelolaan yang dibangun diharapkan menjadi acuan nasional untuk melindungi hutan dan satwa liar.

Proyek juga ditargetkan mendukung pencapaian beberapa sasaran Sustainable Development Goals, khususnya terkait ekosistem daratan, aksi iklim, kelembagaan, penegakan hukum, dan kemitraan.

Peran masyarakat dan prospek ke depan

Pemerintah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk mengubah perilaku terhadap pemanfaatan satwa liar dan menekan permintaan terhadap satwa ilegal. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan terjadi penurunan insiden perburuan serta peningkatan keberlanjutan pengelolaan hutan.

"Proyek Leverage harus menjadi bagian dari upaya besar memperkuat konservasi dan perlindungan habitat satwa liar. Partisipasi masyarakat juga penting untuk mengubah perilaku terhadap pemanfaatan satwa liar dan menekan permintaan terhadap satwa liar ilegal,”

Keberhasilan implementasi akan menentukan sejauh mana model ini bisa memperbaiki tata kelola kehutanan nasional dan membantu mencapai target lingkungan jangka menengah.