Gojek dan Grab Terapkan Komisi Maksimal 8% untuk Pengemudi Ojol
Gojek dan Grab mengumumkan penerapan komisi maksimal 8% untuk layanan ojek online roda dua, efektif mulai 1 Juli 2026. Kebijakan berlaku untuk GoRide di platform Gojek dan GrabBike di Grab, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang mengatur pembagian pendapatan lebih adil bagi pengemudi.
Detail kebijakan dan jadwal implementasi
Kedua aplikator menyatakan kebijakan ini akan diberlakukan serentak pada tanggal 1 Juli 2026 untuk layanan transportasi penumpang roda dua. Potongan dari aplikator dibatasi maksimal 8%, sehingga bagian pengemudi menjadi minimal 92% dari pendapatan layanan.
- Mulai berlaku: 1 Juli 2026
- Komisi aplikator: maksimal 8%
- Layanan terdampak: GoRide (Gojek) dan GrabBike (Grab)
- Dasar hukum: Perpres Nomor 27 Tahun 2026
Reaksi dan pernyataan perusahaan
Presiden unit bisnis On-Demand Services GoTo, Catherine Hindra Sutjahyo, mengatakan kebijakan ini sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.
Kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini, jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026. GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua.
Sementara itu, CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menyatakan kesamaan kebijakan dari pihak Grab.
Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua. Kalau di Grab namanya GrabBike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026.
Latar belakang: Perpres Perlindungan Pekerja Transportasi Online
Keputusan aplikator mengikuti penetapan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden pada 1 Mei 2026. Peraturan ini mengatur perlindungan bagi pengemudi transportasi online serta pembagian pendapatan yang lebih menguntungkan mitra pengemudi.
Saudara-saudara sekalian, kita juga mengatur, saya telah tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.
Saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen. Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi, sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi.
Dampak dan prospek ke depan
Aturan ini berpotensi meningkatkan pendapatan bersih pengemudi karena pembagian hasil lebih besar untuk mitra. Bagi aplikator, langkah ini memerlukan penyesuaian model bisnis dan biaya operasional. Implementasi dan pengawasan pelaksanaannya akan menjadi kunci untuk memastikan manfaat sampai ke pengemudi yang bekerja di lapangan.
Ke depan, pemangku kepentingan—termasuk platform, pemerintah, dan perwakilan pengemudi—perlu memantau pelaksanaan aturan agar tujuan perlindungan dan perbaikan kesejahteraan pengemudi tercapai.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Wakapolri Ajak Buruh Perkuat Sinergi Lindungi Hak Pekerja
Wakapolri Dedi Prasetyo ajak buruh perkuat sinergi dengan Polri di Rakernas KSPI 2026 untuk lindungi hak pek...
Baleg Dorong RUU Air Minum dan Sanitasi Percepat Penurunan Stunting
Baleg DPR mendorong RUU Air Minum dan Sanitasi sebagai instrumen percepat penurunan stunting dengan menekank...
Eks Hotel Sultan Berpotensi Dirobohkan dalam Penataan GBK
Menteri Rosan Roeslani menyatakan eks Hotel Sultan berpotensi dirobohkan dalam rencana penataan menyeluruh k...
Kemenbud Dorong Pelurusan Sejarah W.R. Soepratman dan Perkuat Literasi
Kemenbud mendorong pelurusan sejarah W.R. Soepratman dan memperkuat literasi kepahlawanan untuk mengenalkan...
Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah, Tekan Biaya Logistik
Presiden resmikan 1.151 km jalan daerah di 37 provinsi untuk memperkuat konektivitas dan menurunkan biaya lo...
Presiden Minta Hotel Sultan Jadi Ikon Baru Indonesia
Presiden Prabowo minta kawasan Hotel Sultan dikembangkan jadi ikon baru Indonesia terintegrasi dengan GBK; r...