Menteri LH: Kolaborasi Kunci Capai Net Zero Emission
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pencapaian net zero emission bukan hanya tugas pemerintah, melainkan memerlukan kolaborasi pemerintah, korporasi, dan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan pada Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Sabtu, 6 Juni 2026, di Buperta Cibubur, Jakarta Timur.
Kolaborasi lintas pihak sebagai terobosan
Jumhur mengatakan target NZE harus dilakukan bersama karena sebagian kewajiban bersifat mandatory dan compliance. Dengan demikian, setiap pihak yang beraktivitas wajib mengikuti aturan agar tidak menambah emisi.
“NZE itu bukan hanya tugas pemerintah, ada yang sifatnya mandatory, sifatnya compliance. Artinya, semua orang yang melakukan kegiatan harus sesuai dengan aturan sehingga tidak menambah emisi,”
Pernyataan itu menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi adalah langkah awal sebelum upaya lain seperti pengurangan dan offset dilakukan.
Offset dan praktik pemulihan lingkungan
Menurut Jumhur, ketika aktivitas menyebabkan peningkatan emisi, pelaku usaha didorong untuk melakukan offset melalui kegiatan pemulihan lingkungan. Ia menyebut beberapa contoh praktik yang dapat ditempuh.
- Penanaman pohon
- Restorasi mangrove
- Kegiatan konservasi lainnya yang meningkatkan penyerapan karbon
Selain tindakan wajib, gerakan sukarela dari masyarakat juga dinilai semakin berkembang. Namun, upaya itu perlu diorkestrasi agar dampaknya terukur dan berkelanjutan.
Peran swasta dan kebutuhan investasi
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, menambahkan bahwa mayoritas investasi untuk dekarbonisasi harus datang dari sektor usaha. Ia menyebut sekitar 87 persen investasi diharapkan bersumber dari badan usaha, baik BUMN maupun swasta.
“Karena itu, kita perlu mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama,”
Yuliot menekankan keterlibatan sektor swasta karena keterbatasan fiskal pemerintah membuat upaya dekarbonisasi tidak dapat bergantung pada investasi negara semata.
Implikasi dan langkah ke depan
Pernyataan kedua pejabat ini memberi gambaran bahwa strategi mencapai net zero emission akan menggabungkan kepatuhan regulasi, mekanisme offset, dan pembiayaan swasta. Kolaborasi disebut sebagai kunci agar target dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.
Ke depan, pemerintah perlu memperjelas mekanisme orkestrasi gerakan sukarela dan insentif investasi hijau agar peran korporasi dan masyarakat lebih terintegrasi. Tanpa sinergi antarpihak, upaya pengurangan emisi berisiko berjalan tidak optimal.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Tiga Taman Nasional Dapat Status PPK-BLU, Kelola Pendapatan Sendiri
Tiga taman nasional—Bromo Tengger Semeru, Komodo, dan Rinjani—resmi berstatus PPK-BLU untuk kelola pendapata...
Menbud Ajak Anak Lestarikan Permainan Tradisional di Hari Anak
Menbud Fadli Zon mengajak anak melestarikan permainan tradisional saat Festival Generasi Berani untuk kurang...
Prabowo 'Gercep' Revitalisasi SDN Tanggirejo, 131 Siswa Terlayani
Revitalisasi SDN Tanggirejo di Grobogan dimulai 25 Juli 2026; perbaikan menyasar atap, ruang kelas, perpusta...
BULOG Optimis Capai Target 4 Juta Ton Beras
BULOG mencatat pengadaan setara beras 3,5 juta ton hingga 24 Juli 2026; optimistis target 4 juta ton segera...
KUII 2026: Lodewijk Paulus Tegaskan Politik Adalah Ibadah
Lodewijk F. Paulus menyatakan politik sebagai pengabdian, bukan jalan kekuasaan, saat berbicara di KUII VIII...
Wamenko Polkam: Peran PBB dalam Konflik Palestina Belum Optimal
Wamenko Polkam Lodewijk Paulus menilai peran PBB dalam penyelesaian konflik Palestina belum optimal; Indones...