Kemenkum Luncurkan KI-Match untuk Perkuat Ekosistem HKI

Kementerian Hukum mendorong penguatan ekosistem kekayaan intelektual (HKI) lewat platform digital KI-Match yang mempertemukan inovasi perguruan tinggi dengan dunia usaha, industri, dan UMKM. Pengumuman ini disampaikan pada talk show di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026, dalam rangka membangun layanan hukum yang mendukung ekonomi berbasis KI.

Platform KI-Match: Dasbor Pertemuan Inovasi dan Pasar

KI-Match dirancang menampilkan hasil inovasi dari Sentra Kekayaan Intelektual perguruan tinggi dalam satu dasbor terpadu. Informasi tersebut dapat diakses pelaku usaha, investor, dan UMKM untuk membuka peluang kerja sama komersial.

Dengan demikian, Sentra KI tidak sekadar mendorong pendaftaran dan perlindungan hak, melainkan juga menyalurkan inovasi ke pasar agar menghasilkan nilai ekonomi nyata.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Integrasi Data

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menekankan pentingnya kolaborasi antarkementerian dalam pengembangan ekosistem KI. Integrasi data di antara instansi dinilai sebagai dasar untuk mempertemukan berbagai kepentingan ekonomi berbasis KI.

“Kita sekarang sedang membangun data perpaduan untuk kolaborasi antara kementerian satu dengan kementerian lainnya. Pengembangan kekayaan ekonomi tentu berkaitan dengan berbagai kementerian,”

Kolaborasi ini melibatkan kementerian yang menangani UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan, dan pendidikan tinggi. Keterhubungan itu penting agar perlindungan hukum berlanjut menjadi pemanfaatan ekonomi.

Jakarta IP Business Forum sebagai Wadah Pertemuan

Kanwil Kemenkum DKI Jakarta menginisiasi Jakarta IP Business Forum untuk menguatkan pertemuan antara komunitas KI dan pelaku usaha. Forum ini difokuskan pada diskusi substansi dan teknis kekayaan intelektual, sekaligus menjadi ruang business matching antara pemilik inovasi dan calon mitra usaha.

• Pembahasan substansi dan teknis HKI
• Fasilitasi business matching
• Keterlibatan akademisi, pelaku usaha, dan investor

Digitalisasi Layanan HKI dan Tata Kelola

Edward juga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat mempercepat layanan HKI lewat transparansi dan akuntabilitas. Namun, efektivitas dan efisiensi platform harus diukur dengan parameter yang jelas.

“Rantai birokrasi bisa dipangkas sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Platform digital juga membawa transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan,”

Menurutnya, digitalisasi mendukung good governance karena membuka proses pelayanan sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan.

Peserta dan Harapan ke Depan

Acara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, termasuk Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, Kakanwil Kemenkum DKI Jakarta Baroto, perwakilan Pemprov DKI, Kadin, perguruan tinggi, pelaku UMKM, dan investor. Mereka diharapkan memanfaatkan KI-Match dan Jakarta IP Business Forum untuk memperluas koneksi antara inovasi dan pasar.

Dengan langkah ini, kekayaan intelektual diharapkan tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga berkembang menjadi aset ekonomi yang bernilai.