Kemenkum Luncurkan KI-Match untuk Perkuat Ekosistem HKI
Kementerian Hukum mendorong penguatan ekosistem kekayaan intelektual (HKI) lewat platform digital KI-Match yang mempertemukan inovasi perguruan tinggi dengan dunia usaha, industri, dan UMKM. Pengumuman ini disampaikan pada talk show di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026, dalam rangka membangun layanan hukum yang mendukung ekonomi berbasis KI.
Platform KI-Match: Dasbor Pertemuan Inovasi dan Pasar
KI-Match dirancang menampilkan hasil inovasi dari Sentra Kekayaan Intelektual perguruan tinggi dalam satu dasbor terpadu. Informasi tersebut dapat diakses pelaku usaha, investor, dan UMKM untuk membuka peluang kerja sama komersial.
Dengan demikian, Sentra KI tidak sekadar mendorong pendaftaran dan perlindungan hak, melainkan juga menyalurkan inovasi ke pasar agar menghasilkan nilai ekonomi nyata.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Integrasi Data
Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menekankan pentingnya kolaborasi antarkementerian dalam pengembangan ekosistem KI. Integrasi data di antara instansi dinilai sebagai dasar untuk mempertemukan berbagai kepentingan ekonomi berbasis KI.
“Kita sekarang sedang membangun data perpaduan untuk kolaborasi antara kementerian satu dengan kementerian lainnya. Pengembangan kekayaan ekonomi tentu berkaitan dengan berbagai kementerian,”
Kolaborasi ini melibatkan kementerian yang menangani UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan, dan pendidikan tinggi. Keterhubungan itu penting agar perlindungan hukum berlanjut menjadi pemanfaatan ekonomi.
Jakarta IP Business Forum sebagai Wadah Pertemuan
Kanwil Kemenkum DKI Jakarta menginisiasi Jakarta IP Business Forum untuk menguatkan pertemuan antara komunitas KI dan pelaku usaha. Forum ini difokuskan pada diskusi substansi dan teknis kekayaan intelektual, sekaligus menjadi ruang business matching antara pemilik inovasi dan calon mitra usaha.
- Pembahasan substansi dan teknis HKI
- Fasilitasi business matching
- Keterlibatan akademisi, pelaku usaha, dan investor
Digitalisasi Layanan HKI dan Tata Kelola
Edward juga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat mempercepat layanan HKI lewat transparansi dan akuntabilitas. Namun, efektivitas dan efisiensi platform harus diukur dengan parameter yang jelas.
“Rantai birokrasi bisa dipangkas sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Platform digital juga membawa transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan,”
Menurutnya, digitalisasi mendukung good governance karena membuka proses pelayanan sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan.
Peserta dan Harapan ke Depan
Acara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, termasuk Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, Kakanwil Kemenkum DKI Jakarta Baroto, perwakilan Pemprov DKI, Kadin, perguruan tinggi, pelaku UMKM, dan investor. Mereka diharapkan memanfaatkan KI-Match dan Jakarta IP Business Forum untuk memperluas koneksi antara inovasi dan pasar.
Dengan langkah ini, kekayaan intelektual diharapkan tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga berkembang menjadi aset ekonomi yang bernilai.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...