Lokal

Sumut Perketat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi 2026

Bagikan:
Petugas BPBD dan peta risiko bencana Sumut sedang memantau wilayah rawan

Medan — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah dan kering pada 2026. Instruksi Gubernur diterbitkan setelah data BPBD menunjukkan peningkatan kejadian cuaca ekstrem dan kerawanan karhutla di beberapa wilayah, disampaikan pada pertemuan pers di Kantor Gubernur, Jumat (4/9/2026).

Data kejadian dan tren bencana

Kepala BPBD Provinsi Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, memaparkan rekapitulasi kejadian bencana sepanjang 1 Januari hingga 4 September 2026. Cuaca ekstrem menjadi kejadian terbanyak, diikuti tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan dan lahan.

Hasil rekapitulasi kami dari 1 Januari hingga 4 September 2026, bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrem sebanyak 127 kali, termasuk angin puting beliung dan kekeringan. Kemudian diikuti tanah longsor 86 kali, banjir 73 kali, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 46 kali.

Hingga akhir Agustus 2026, luas lahan terbakar tercatat 273,87 hektare yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Angka ini mendorong Pemprov untuk meningkatkan pengawasan dan penanggulangan di zona rawan.

Instruksi Gubernur dan wilayah prioritas

Gubernur mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 188.54/8/INST/2026 tentang peringatan dini dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah dan kering di Sumut pada 2026. Instruksi ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menguatkan mitigasi.

Area rawan yang mendapat perhatian khusus antara lain Samosir, Padang Lawas, Simalungun, dan Labuhanbatu. BPBD juga menyiagakan personel dan peralatan pendamping di beberapa titik untuk mempercepat respons.

Meskipun posisi karhutla Sumut berada di peringkat 8 atau 9 secara nasional, bukan berarti kita bisa lengah. Kita sudah menempatkan personel dan peralatan pendamping di Samosir untuk memback-up BPBD setempat.

Mitigasi, dokumen kesiapsiagaan, dan dukungan operasional

BPBD Sumut fokus memperkuat langkah pra-bencana lewat edukasi, penyusunan dokumen strategis, serta peningkatan sarana dan prasarana. Tim menyasar kegiatan KIE kepada pelajar dan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan kesiapsiagaan komunitas.

Kami menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta Rencana Kontinjensi (Renkon). Renkon karhutla dan gempa bumi sudah berjalan, dan saat ini kami sedang menyiapkan Renkon untuk bencana banjir.

BPBD juga mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan rutin dan pengadaan armada secara bertahap. Dalam kondisi darurat, BPBD siap mendampingi pemda mulai dari evakuasi, penyediaan logistik, hingga penyaluran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

  • Perkuatan pengawasan wilayah rawan
  • Penyediaan personel dan peralatan pendukung
  • Edukasi publik dan pelatihan evakuasi
  • Penyusunan dan pembaruan dokumen kesiapsiagaan

Dengan instruksi gubernur dan langkah operasional BPBD, Pemprov Sumut berharap dapat menekan dampak bencana dan meningkatkan kecepatan respons. Penguatan kolaborasi antar-instansi dan keterlibatan masyarakat tetap menjadi kunci menghadapi potensi ancaman sepanjang 2026.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait