Indonesia-Tiongkok Perkuat Kerja Sama Atasi Backlog Perumahan
Indonesia dan Tiongkok sepakat memperkuat kerja sama di sektor perumahan untuk mengatasi backlog hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kesepakatan itu mencakup pembiayaan, teknologi konstruksi, dan penyediaan material bangunan, serta dibahas pada pertemuan di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.
Ruang lingkup kerja sama
Pembahasan antara delegasi kedua negara menyoroti beberapa aspek penting. Fokus utama adalah penyediaan rumah untuk MBR, pengembangan lahan, skema pembiayaan, dan transfer teknologi konstruksi. Kedua pihak berkomitmen menindaklanjuti kerja sama berbasis prinsip saling menguntungkan.
Program pemerintah Indonesia
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan Indonesia aktif menjalankan program untuk mendukung MBR. Ia menyebutkan program yang berjalan meliputi rumah subsidi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, PNM Mekaar, hingga program sertifikat tanah gratis.
"Kami membicarakan pengalaman masing-masing. Baik di Indonesia maupun Tiongkok, dalam menangani persoalan perumahan,"
Maruarar juga menekankan penggunaan material lokal jika memenuhi spesifikasi teknis. Ia meminta bahan seperti semen, pasir, dan cat diproduksi di dalam negeri agar memberi manfaat kepada industri lokal.
Kesepakatan teknis dan tindak lanjut
Kedua negara sepakat melakukan pertukaran pengalaman dan studi kebijakan. Langkah awal meliputi identifikasi teknologi konstruksi yang dapat diadaptasi, serta skema pembiayaan yang mempermudah akses rumah bagi MBR. Maruarar menegaskan kerja sama harus berlandaskan kepercayaan dan keuntungan bersama.
"Suatu kerja sama tentu harus saling percaya, kerja sama itu juga harus saling menguntungkan,"
Sikap Tiongkok dan peluang kolaborasi
Menteri Perumahan Tiongkok, Ni Hong, menyatakan kesediaan memperluas kerja sama dan mendorong perusahaan-perusahaannya untuk menjalin kemitraan dengan pihak Indonesia. Ia menilai pertukaran pengalaman penting karena kondisi perumahan setiap negara berbeda.
"Kami akan mendorong perusahaan-perusahaan kami memperluas kerja sama dengan mitra di Indonesia. Kerja sama tersebut akan dijalankan berdasarkan prinsip saling menguntungkan,"
Ni Hong menambahkan kesiapan kedua negara untuk saling belajar dan mencari solusi bersama. Ia juga mengundang delegasi Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok sebagai langkah penguatan kolaborasi.
Dampak dan prospek
Jika dijalankan, kerja sama ini berpotensi mempercepat penyediaan hunian layak bagi MBR dan memperkuat rantai pasok material lokal. Ke depan, pemerintah akan memetakan kebutuhan teknis dan model pembiayaan yang bisa diimplementasikan bersama mitra Tiongkok.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Gempa M5,9 Sumba Barat Daya Tak Berpotensi Tsunami
BMKG: gempa M5,9 di Sumba Barat Daya (4 Okt 2026) tak berpotensi tsunami; warga diminta waspada terhadap ban...
Basarnas Hentikan Penyelaman KM Virgo Transport 8
Basarnas menghentikan penyelaman KM Virgo Transport 8 pada hari ke-21 karena kondisi jasad dan struktur kapa...
Peringatan 4 Oktober: Dari Hari Hewan hingga Pekan Antariksa
4 Oktober menandai Hari Hewan Sedunia, Hari Jadi Banten, awal Pekan Kesadaran Penyakit Mental, dan pembukaan...
Pemerintah Didesak Sesuaikan PTKP Sesuai Laju Inflasi
Pakar dan buruh mendesak penyesuaian PTKP yang belum berubah sejak 2016 untuk menjaga daya beli; keputusan a...
Pengangkatan Bangkai KM Virgo di Laut Jawa Digariskan Oktober 2026
PT Virgo Karya Shipping memastikan pengangkatan bangkai KM Virgo di Laut Jawa akan dilakukan pada Oktober 20...
BMKG Waspadai Awan Cumulonimbus dan Gelombang Laut 4 Meter
BMKG mengimbau waspada awan cumulonimbus dan gelombang laut hingga 4 meter pada 4 Oktober 2026; imbauan ditu...