Indonesia-Tiongkok Perkuat Kerja Sama Atasi Backlog Perumahan
Indonesia dan Tiongkok sepakat memperkuat kerja sama di sektor perumahan untuk mengatasi backlog hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kesepakatan itu mencakup pembiayaan, teknologi konstruksi, dan penyediaan material bangunan, serta dibahas pada pertemuan di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.
Ruang lingkup kerja sama
Pembahasan antara delegasi kedua negara menyoroti beberapa aspek penting. Fokus utama adalah penyediaan rumah untuk MBR, pengembangan lahan, skema pembiayaan, dan transfer teknologi konstruksi. Kedua pihak berkomitmen menindaklanjuti kerja sama berbasis prinsip saling menguntungkan.
Program pemerintah Indonesia
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan Indonesia aktif menjalankan program untuk mendukung MBR. Ia menyebutkan program yang berjalan meliputi rumah subsidi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, PNM Mekaar, hingga program sertifikat tanah gratis.
"Kami membicarakan pengalaman masing-masing. Baik di Indonesia maupun Tiongkok, dalam menangani persoalan perumahan,"
Maruarar juga menekankan penggunaan material lokal jika memenuhi spesifikasi teknis. Ia meminta bahan seperti semen, pasir, dan cat diproduksi di dalam negeri agar memberi manfaat kepada industri lokal.
Kesepakatan teknis dan tindak lanjut
Kedua negara sepakat melakukan pertukaran pengalaman dan studi kebijakan. Langkah awal meliputi identifikasi teknologi konstruksi yang dapat diadaptasi, serta skema pembiayaan yang mempermudah akses rumah bagi MBR. Maruarar menegaskan kerja sama harus berlandaskan kepercayaan dan keuntungan bersama.
"Suatu kerja sama tentu harus saling percaya, kerja sama itu juga harus saling menguntungkan,"
Sikap Tiongkok dan peluang kolaborasi
Menteri Perumahan Tiongkok, Ni Hong, menyatakan kesediaan memperluas kerja sama dan mendorong perusahaan-perusahaannya untuk menjalin kemitraan dengan pihak Indonesia. Ia menilai pertukaran pengalaman penting karena kondisi perumahan setiap negara berbeda.
"Kami akan mendorong perusahaan-perusahaan kami memperluas kerja sama dengan mitra di Indonesia. Kerja sama tersebut akan dijalankan berdasarkan prinsip saling menguntungkan,"
Ni Hong menambahkan kesiapan kedua negara untuk saling belajar dan mencari solusi bersama. Ia juga mengundang delegasi Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok sebagai langkah penguatan kolaborasi.
Dampak dan prospek
Jika dijalankan, kerja sama ini berpotensi mempercepat penyediaan hunian layak bagi MBR dan memperkuat rantai pasok material lokal. Ke depan, pemerintah akan memetakan kebutuhan teknis dan model pembiayaan yang bisa diimplementasikan bersama mitra Tiongkok.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...