Indonesia-Tiongkok Perkuat Kerja Sama Atasi Backlog Perumahan
Indonesia dan Tiongkok sepakat memperkuat kerja sama di sektor perumahan untuk mengatasi backlog hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kesepakatan itu mencakup pembiayaan, teknologi konstruksi, dan penyediaan material bangunan, serta dibahas pada pertemuan di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.
Ruang lingkup kerja sama
Pembahasan antara delegasi kedua negara menyoroti beberapa aspek penting. Fokus utama adalah penyediaan rumah untuk MBR, pengembangan lahan, skema pembiayaan, dan transfer teknologi konstruksi. Kedua pihak berkomitmen menindaklanjuti kerja sama berbasis prinsip saling menguntungkan.
Program pemerintah Indonesia
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan Indonesia aktif menjalankan program untuk mendukung MBR. Ia menyebutkan program yang berjalan meliputi rumah subsidi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, PNM Mekaar, hingga program sertifikat tanah gratis.
"Kami membicarakan pengalaman masing-masing. Baik di Indonesia maupun Tiongkok, dalam menangani persoalan perumahan,"
Maruarar juga menekankan penggunaan material lokal jika memenuhi spesifikasi teknis. Ia meminta bahan seperti semen, pasir, dan cat diproduksi di dalam negeri agar memberi manfaat kepada industri lokal.
Kesepakatan teknis dan tindak lanjut
Kedua negara sepakat melakukan pertukaran pengalaman dan studi kebijakan. Langkah awal meliputi identifikasi teknologi konstruksi yang dapat diadaptasi, serta skema pembiayaan yang mempermudah akses rumah bagi MBR. Maruarar menegaskan kerja sama harus berlandaskan kepercayaan dan keuntungan bersama.
"Suatu kerja sama tentu harus saling percaya, kerja sama itu juga harus saling menguntungkan,"
Sikap Tiongkok dan peluang kolaborasi
Menteri Perumahan Tiongkok, Ni Hong, menyatakan kesediaan memperluas kerja sama dan mendorong perusahaan-perusahaannya untuk menjalin kemitraan dengan pihak Indonesia. Ia menilai pertukaran pengalaman penting karena kondisi perumahan setiap negara berbeda.
"Kami akan mendorong perusahaan-perusahaan kami memperluas kerja sama dengan mitra di Indonesia. Kerja sama tersebut akan dijalankan berdasarkan prinsip saling menguntungkan,"
Ni Hong menambahkan kesiapan kedua negara untuk saling belajar dan mencari solusi bersama. Ia juga mengundang delegasi Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok sebagai langkah penguatan kolaborasi.
Dampak dan prospek
Jika dijalankan, kerja sama ini berpotensi mempercepat penyediaan hunian layak bagi MBR dan memperkuat rantai pasok material lokal. Ke depan, pemerintah akan memetakan kebutuhan teknis dan model pembiayaan yang bisa diimplementasikan bersama mitra Tiongkok.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan di Bali Mendesak
Politisi dan KPAI mendesak pendampingan psikologis segera untuk anak korban kekerasan di Bali agar trauma ti...
Apindo Tekankan Pendekatan People Center dalam Penerapan AI
Apindo menekankan AI harus diadopsi dengan pendekatan people center agar pekerja terlibat, siap, dan terampi...
Gempa M5.3 Guncang Kepulauan Sangihe, Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa tektonik M5.3 mengguncang Kepulauan Sangihe pada 29 Juli 2026 malam; BMKG menyatakan tidak ada potensi...
APINDO: Penerapan AI Harus Berorientasi People-Center
APINDO mendorong penerapan AI yang menempatkan pekerja sebagai pusat, melalui reskilling, short course, dan...
Kongres Kebudayaan Nusantara 2026 Digelar 8 Agustus di Malang
HPK menggelar Kongres Kebudayaan Nusantara 8 Agustus 2026 di Malang untuk merumuskan arah pemajuan kebudayaa...
KPPU: AI Harus Perluas Manfaat Informasi tanpa Menggerus Media
Ketua KPPU: AI harus memperluas manfaat informasi tanpa menggerus keberlanjutan media; kerja sama KPPU–KTP2J...