Keracunan MBG di Karo, Pengamat: Perlu Perbaikan Tata Kelola

KABUPATEN KARO, Sumatera Utara — Ratusan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo mengalami keracunan makanan hingga beberapa siswa dirawat pada awal September. Kasus ini memicu sorotan atas koordinasi antarlembaga dan pengawasan keamanan pangan dalam program tersebut.

Peristiwa dan dampak

Kejadian bermula ketika sejumlah siswa yang sehat saat berangkat sekolah kemudian mengalami gejala serius, termasuk kejang-kejang, sehingga butuh perawatan. Korban salah satunya berinisial FP yang berusia 16 tahun. Tragedi ini mengakibatkan penutupan permanen salah satu dapur penyedia makanan oleh Badan Gizi Nasional dan pemberhentian penanggung jawab.

Masalah koordinasi dan kewenangan

Pengamat kebijakan publik Shohibul Anshor Siregar menilai masalah bukan hanya teknis pengolahan makanan, tetapi juga terkait kebuntuan birokrasi antara otoritas daerah dan pelaksana program pusat. Ia menegaskan pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam aspek kesehatan masyarakat.

"Jangan sampai karena ini program pusat kemudian pemerintah daerah merasa tidak memiliki kewenangan. Pemerintah daerah tetap mempunyai tanggung jawab melindungi masyarakatnya," kata Shohibul.

Shohibul menyoroti posisi dapur yang berhubungan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memperingatkan bahwa perbedaan struktur kelembagaan tidak boleh menjadi alasan menunda tindakan saat keselamatan terancam.

Permintaan transparansi dan bukti ilmiah

Pengamat mendesak Dinas Kesehatan Sumatera Utara dan pemerintah daerah membuka hasil pemeriksaan laboratorium terhadap makanan yang diduga menjadi sumber keracunan. Menurutnya, masyarakat berhak tahu apakah penyebabnya adalah kontaminasi bakteri, toksin seperti histamin akibat buruknya rantai dingin, atau faktor lain.

"Jangan masyarakat dibiarkan menerka-nerka. Hasil laboratorium harus disampaikan secara transparan. Ini menyangkut kesehatan anak-anak dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah," ujarnya.

Penanganan korban dan pencegahan jangka panjang

Shohibul menekankan negara harus menjamin perawatan lanjutan bagi anak yang mengalami dampak kesehatan serius, termasuk pemeriksaan neurologi atau layanan psikologis jika diperlukan. Ia juga meminta evaluasi menyeluruh pada sistem, tidak hanya memberi sanksi pada individu.

Menurut Shohibul, pengawasan harus dilakukan sejak pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan hingga distribusi. Jika fasilitas dapur tidak memenuhi persyaratan higiene, pemerintah daerah harus berani menghentikan operasi demi keselamatan.

Rekomendasi dan penutup

Kasus ini menjadi momentum memperbaiki tata kelola keamanan pangan pada program MBG. Shohibul mengingatkan bahwa ketika program dipuji saat berhasil, negara juga harus hadir penuh saat terjadi kegagalan, dengan prioritas utama keselamatan anak-anak.