Keracunan MBG di Karo: Pengamat Minta Usut Hingga Unsur Kelalaian

Medan — Dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, harus diusut tuntas, kata pengamat hukum Muslim Muis dari Pusat Pembaharuan Hukum dan Peradilan (Puspha) Sumut. Pernyataan itu disampaikan saat dikonfirmasi, Rabu (9/9), menyusul temuan awal yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam penyimpanan bahan makanan.

Pengamat: penyelidikan harus objektif dan menyeluruh

Muslim menilai kasus ini tidak cukup diselesaikan dengan evaluasi internal atau sanksi administratif saja. Aparat penegak hukum perlu mendalami ada atau tidaknya unsur kelalaian yang berujung pada gangguan kesehatan peserta didik.

"Peristiwa ini harus diusut secara objektif dan transparan. Jika dari hasil penyelidikan ditemukan adanya kelalaian... harus ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,"

Ia menekankan program MBG merupakan program pemerintah yang menyentuh keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, standar keamanan pangan harus menjadi prioritas dan tidak boleh dikorbankan demi target distribusi.

Temuan awal BGN dan proses administrasi

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan temuan awal menunjukkan terdapat ratusan ekor ikan yang tidak disimpan dalam kondisi beku dan berada pada suhu ruangan lebih dari 12 jam. Temuan ini menjadi salah satu fokus pemeriksaan untuk menentukan penyebab keracunan.

BGN juga menyampaikan proses penyelidikan oleh aparat berwenang masih berlangsung. Selain itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karo dilaporkan sedang diproses untuk diberhentikan dari jabatan dan statusnya sebagai ASN PPPK.

Administrasi bukan pengganti proses pidana

Muslim mengingatkan bahwa pemberian sanksi administratif tidak otomatis menggugurkan kemungkinan pertanggungjawaban pidana jika ditemukan unsur kejahatan atau kelalaian berat.

"Sanksi administrasi dan proses hukum adalah dua hal yang berbeda. Jika memang ada dugaan perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, maka prosesnya harus tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,"

Permintaan transparansi dan penanganan korban

Pengamat itu meminta pemerintah dan BGN memastikan seluruh korban menerima penanganan medis dan pemulihan yang layak. Ia juga mendesak agar hasil pemeriksaan laboratorium dan tindak lanjut penyelidikan disampaikan terbuka ke publik.

Orang tua korban terus menuntut kepastian soal penyebab kejadian, pihak yang bertanggung jawab, serta perkembangan proses hukum dan perawatan anak-anak mereka.

Implikasi pada program MBG

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam setiap tahap program, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan di dapur, hingga distribusi ke sekolah. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar program yang bertujuan meningkatkan gizi anak tidak berujung pada korban.

Muslim menegaskan, "Siapa pun yang terbukti lalai harus bertanggung jawab sesuai dengan porsinya." Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG.