BKKBN Sumut Perkuat Tata Kelola Alokon demi Mutu Pelayanan KB

Medan — Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara menggelar Sosialisasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB dan Penguatan Komitmen Penggerakan Sistem Tata Kelola alat dan obat kontrasepsi (alokon) pada Selasa, 8 September, di Hotel Santika, Medan. Kegiatan berlangsung luring dan daring melalui Zoom Meeting, diikuti sekitar 50 peserta serta melibatkan 33 OPD KB kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Tujuan dan hubungan dengan kebijakan nasional

Kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen, koordinasi, dan pemahaman lintas sektor dalam meningkatkan mutu pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR). Menurut Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumatera Utara, Ari Armawan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB merupakan bagian penting untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

"Program KB bertujuan untuk mengatur kehamilan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi, konseling dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia," kata Ari.

Fokus penguatan tata kelola alokon

Ari menekankan bahwa keberhasilan program KB bergantung pada ketersediaan alokon yang dikelola dengan baik. Pengelolaan itu mencakup tahapan mulai dari perencanaan hingga evaluasi, agar setiap fasilitas pelayanan kesehatan memperoleh pasokan yang tepat jumlah, jenis, mutu, waktu, dan sasaran.

• Perencanaan kebutuhan
• Pengadaan dan penyimpanan
• Pendistribusian ke fasilitas layanan
• Pencatatan dan pelaporan
• Pemantauan dan evaluasi

"Pelayanan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila setiap fasilitas pelayanan kesehatan memperoleh pasokan alokon yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Karena itu, tata kelola alokon harus kita perkuat bersama," tegas Ari.

Tantangan distribusi dan pemanfaatan data

Panitia menyatakan masih ada kendala dalam pengelolaan alokon, seperti ketidakseimbangan stok antarwilayah, risiko kekosongan (stockout) atau kelebihan stok (overstock), serta rendahnya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Kondisi geografis Sumatera Utara yang beragam menuntut sistem distribusi yang adaptif agar ketersediaan alokon tetap terjaga di seluruh fasilitas layanan.

Koordinasi lintas kementerian

Peningkatan mutu pelayanan KB juga didukung Keputusan Bersama empat kementerian/lembaga tahun 2026, yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, dan BPOM. Keputusan ini menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk standarisasi dan pengawasan mutu layanan KB.

Hasil dan tindak lanjut

Dalam sesi akhir, peserta membahas Instrumen Tata Kelola Alokon dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memperkuat kebijakan serta sistem alokon di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pihak penyelenggara berharap langkah ini mempercepat terwujudnya pelayanan KB yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Sumatera Utara.

"Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kolaborasi, serta membangun sistem pelayanan KB yang semakin baik di Sumatera Utara," tutup Ari.