Mayoritas Puas: 64,8% Nilai Kinerja Presiden Prabowo

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo berdasarkan survei nasional. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta Pusat pada Sabtu, 27 Juni 2026, menanggapi hasil survei Puspoll Indonesia yang mencatat angka kepuasan publik mencapai 64,8%.

Rincian hasil survei

Survei Puspoll Indonesia periode 18–26 Mei 2026 menunjukkan 64,8 persen responden menyatakan puas (gabungan kategori "cukup puas" dan "puas"). Sebanyak 28,9 persen menyatakan kurang puas.

• Jumlah responden: 2.400.
• Metode: multistage random sampling dengan proporsi wilayah perkotaan dan pedesaan serta jumlah pemilih tiap provinsi.
• Margin of error: sekitar ±2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Respons Bahtra dan penjelasan kebijakan

Bahtra Banong memandang angka itu sebagai konfirmasi bahwa publik menilai langkah pemerintah sejalan untuk menjaga stabilitas di tengah gejolak ekonomi global. Ia menyoroti sejumlah kebijakan yang menurutnya berkontribusi pada capaian tersebut.

Kalau kita lihat bahwa mayoritas masyarakat masih puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Kalau kita gabungkan yang cukup puas dan yang puasnya, kira-kira di angka 64,8 persen.

Menurut Bahtra, pemerintahan Prabowo memperketat pengawasan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan mendorong kepatuhan perpajakan di sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Selain itu, pemerintah dinilai serius menindak praktik under invoicing pada ekspor komoditas strategis seperti nickel dan crude palm oil (CPO).

Hilirisasi dan tantangan ke depan

Bahtra menyebut percepatan hilirisasi SDA sebagai fokus utama. Ia menilai pembenahan rantai nilai komoditas merupakan pekerjaan besar yang belum tuntas pada periode pemerintahan sebelumnya.

Meski angka kepuasan relatif tinggi, Bahtra mengakui tantangan eksternal tetap besar. Tekanan ekonomi global dan persoalan domestik menuntut konsistensi kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan penerimaan negara.

Implikasi publik dan politik

Hasil survei ini berpotensi mempengaruhi narasi publik dan perdebatan kebijakan ke depan. Jika tren kepuasan bertahan, pemerintah bisa mendapat ruang lebih untuk melanjutkan agenda reformasi tata kelola SDA dan penegakan kepatuhan fiskal.

Pemantauan lanjutan dan data komparatif di periode berikutnya diperlukan untuk menilai apakah kebijakan yang ditempuh mampu mempertahankan atau meningkatkan tingkat kepuasan publik.