Mayoritas Puas: 64,8% Nilai Kinerja Presiden Prabowo
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo berdasarkan survei nasional. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta Pusat pada Sabtu, 27 Juni 2026, menanggapi hasil survei Puspoll Indonesia yang mencatat angka kepuasan publik mencapai 64,8%.
Rincian hasil survei
Survei Puspoll Indonesia periode 18–26 Mei 2026 menunjukkan 64,8 persen responden menyatakan puas (gabungan kategori "cukup puas" dan "puas"). Sebanyak 28,9 persen menyatakan kurang puas.
- Jumlah responden: 2.400.
- Metode: multistage random sampling dengan proporsi wilayah perkotaan dan pedesaan serta jumlah pemilih tiap provinsi.
- Margin of error: sekitar ±2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Respons Bahtra dan penjelasan kebijakan
Bahtra Banong memandang angka itu sebagai konfirmasi bahwa publik menilai langkah pemerintah sejalan untuk menjaga stabilitas di tengah gejolak ekonomi global. Ia menyoroti sejumlah kebijakan yang menurutnya berkontribusi pada capaian tersebut.
Kalau kita lihat bahwa mayoritas masyarakat masih puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Kalau kita gabungkan yang cukup puas dan yang puasnya, kira-kira di angka 64,8 persen.
Menurut Bahtra, pemerintahan Prabowo memperketat pengawasan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan mendorong kepatuhan perpajakan di sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Selain itu, pemerintah dinilai serius menindak praktik under invoicing pada ekspor komoditas strategis seperti nickel dan crude palm oil (CPO).
Hilirisasi dan tantangan ke depan
Bahtra menyebut percepatan hilirisasi SDA sebagai fokus utama. Ia menilai pembenahan rantai nilai komoditas merupakan pekerjaan besar yang belum tuntas pada periode pemerintahan sebelumnya.
Meski angka kepuasan relatif tinggi, Bahtra mengakui tantangan eksternal tetap besar. Tekanan ekonomi global dan persoalan domestik menuntut konsistensi kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan penerimaan negara.
Implikasi publik dan politik
Hasil survei ini berpotensi mempengaruhi narasi publik dan perdebatan kebijakan ke depan. Jika tren kepuasan bertahan, pemerintah bisa mendapat ruang lebih untuk melanjutkan agenda reformasi tata kelola SDA dan penegakan kepatuhan fiskal.
Pemantauan lanjutan dan data komparatif di periode berikutnya diperlukan untuk menilai apakah kebijakan yang ditempuh mampu mempertahankan atau meningkatkan tingkat kepuasan publik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...