Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Pemerintahan Prabowo

Survei Puspoll Indonesia menunjukkan mayoritas publik menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil survei periode 18–26 Mei 2026 mencatat tingkat kepuasan sebesar 64,8 persen dari total responden.

Temuan ini dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, saat penyajian hasil survei di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juni 2026. Puspoll menilai angka tersebut menggambarkan dukungan publik terhadap kebijakan dan program pemerintah beberapa bulan terakhir.

Rincian hasil survei

Survei menunjukkan kepuasan publik masih berada pada level mayoritas, sementara tingkat ketidakpuasan lebih rendah. Chamad menekankan hasil ini sebaiknya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah ke depan.

Kepuasan terhadap Presiden masih berada pada tingkat mayoritas

Ini mencerminkan masih kuatnya dukungan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan

Metodologi dan keandalan data

Puspoll melibatkan 2.400 responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Survei memiliki margin of error ±2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur. Quality control dilakukan pada 20 persen sampel dan tidak ditemukan kesalahan yang berarti.

Program publik yang dianggap prioritas

Responden juga diminta menilai program pemerintah yang paling penting. Hasil survei menunjukkan dukungan tinggi terhadap beberapa program sosial dan ekonomi sebagai berikut:

• Perluasan akses BPJS Kesehatan: 93,6%
• Penurunan biaya BPJS Kesehatan: 93,3%
• Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan: 92,9%
• Pembukaan lapangan kerja: 92,5%
• Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal: 91,8%
• Pemberantasan judi online: 91,7%

Penilaian kondisi ekonomi dan komunikasi publik

Chamad menjelaskan masyarakat menilai kondisi ekonomi bukan hanya lewat indikator makro. Penilaian lebih banyak dipengaruhi pengalaman sehari-hari, seperti harga kebutuhan pokok dan pendapatan keluarga.

Dalam studi perilaku pemilih, masyarakat cenderung memberikan penghargaan berdasarkan kondisi ekonomi yang mereka alami secara langsung. Karena itu, pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah

Sisi komunikasi publik juga mendapat penilaian positif. Sebanyak 66,3% responden menilai penggunaan media sosial resmi pemerintah berjalan baik dan efektif sebagai saluran komunikasi.

Implikasi dan rekomendasi

Puspoll menyarankan pemerintah menggunakan hasil survei sebagai peringatan dini sekaligus momentum evaluasi. Fokus pada pengendalian harga kebutuhan pokok dan peningkatan layanan kesehatan dinilai krusial untuk mempertahankan kepercayaan publik.

Data survei ini memberi gambaran akurat tentang prioritas publik dan area yang memerlukan perhatian segera dari kabinet.