Pemuda Sumut Desak Transparansi soal Kenaikan Harga Pertamax
Medan — Pemuda Sumatera Utara (Sumut) meminta penjelasan terbuka terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari sekitar Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter yang berlaku sejak 10 Juni 2026. Mereka khawatir lonjakan hampir Rp4.000 per liter itu akan menimbulkan efek berantai pada transportasi, logistik, dan daya beli masyarakat.
Kenaikan harga dan reaksi pemuda
Aktivis Pemuda Sumut, Nugra Ferdino, menilai kenaikan tersebut bukan sekadar penyesuaian biasa. Menurutnya, publik berhak mendapat penjelasan lengkap mengenai dasar penetapan harga.
"Kenaikan sebesar ini tidak bisa hanya diumumkan begitu saja tanpa penjelasan yang utuh kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan faktor apa saja yang menjadi dasar penetapan harga tersebut,"
Dampak ekonomi yang diperkirakan
Nugra memperingatkan potensi kenaikan tarif transportasi dan biaya distribusi barang akibat melambungnya harga Pertamax. Dampak itu, lanjutnya, juga bisa menekan operasional pelaku UMKM dan menurunkan daya beli rumah tangga.
Ia mengakui faktor global, seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia, bisa memengaruhi harga BBM. Namun Nugra menegaskan pemerintah harus transparan mengenai kontribusi faktor lain, seperti nilai tukar rupiah, biaya impor, dan komponen distribusi.
"Jangan sampai masyarakat hanya menerima dampaknya, tetapi tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memadai. Transparansi adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat,"
Permintaan evaluasi kuota dan antisipasi
Pemuda Sumut juga khawatir konsumen beralih dari Pertamax ke Pertalite karena selisih harga yang semakin besar. Peralihan ini berpotensi meningkatkan permintaan BBM bersubsidi dan memunculkan kelangkaan di lapangan.
Untuk itu, Nugra mendesak lembaga terkait melakukan evaluasi cepat dan menyiapkan langkah antisipatif. Ia meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina meninjau kebutuhan di lapangan serta mempertimbangkan penambahan kuota Pertalite.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas)
- Pertamina
"Kami meminta pemerintah memastikan stok Pertalite aman dan mudah diakses masyarakat. Jangan sampai kenaikan Pertamax justru berujung pada antrean panjang atau kelangkaan Pertalite di SPBU,"
Implikasi kebijakan ke depan
Pemuda Sumut menekankan kebijakan energi harus seimbang antara aspek keekonomian dan perlindungan sosial. Mereka meminta pemerintah hadir dengan penjelasan yang transparan serta langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.
Tanpa klarifikasi dan mitigasi cepat, kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong inflasi biaya logistik dan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Pemantauan dan komunikasi publik menjadi kunci untuk meredam potensi dampak tersebut.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...