Pemuda Sumut Desak Transparansi soal Kenaikan Harga Pertamax

Medan — Pemuda Sumatera Utara (Sumut) meminta penjelasan terbuka terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari sekitar Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter yang berlaku sejak 10 Juni 2026. Mereka khawatir lonjakan hampir Rp4.000 per liter itu akan menimbulkan efek berantai pada transportasi, logistik, dan daya beli masyarakat.

Kenaikan harga dan reaksi pemuda

Aktivis Pemuda Sumut, Nugra Ferdino, menilai kenaikan tersebut bukan sekadar penyesuaian biasa. Menurutnya, publik berhak mendapat penjelasan lengkap mengenai dasar penetapan harga.

"Kenaikan sebesar ini tidak bisa hanya diumumkan begitu saja tanpa penjelasan yang utuh kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan faktor apa saja yang menjadi dasar penetapan harga tersebut,"

Dampak ekonomi yang diperkirakan

Nugra memperingatkan potensi kenaikan tarif transportasi dan biaya distribusi barang akibat melambungnya harga Pertamax. Dampak itu, lanjutnya, juga bisa menekan operasional pelaku UMKM dan menurunkan daya beli rumah tangga.

Ia mengakui faktor global, seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia, bisa memengaruhi harga BBM. Namun Nugra menegaskan pemerintah harus transparan mengenai kontribusi faktor lain, seperti nilai tukar rupiah, biaya impor, dan komponen distribusi.

"Jangan sampai masyarakat hanya menerima dampaknya, tetapi tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memadai. Transparansi adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat,"

Permintaan evaluasi kuota dan antisipasi

Pemuda Sumut juga khawatir konsumen beralih dari Pertamax ke Pertalite karena selisih harga yang semakin besar. Peralihan ini berpotensi meningkatkan permintaan BBM bersubsidi dan memunculkan kelangkaan di lapangan.

Untuk itu, Nugra mendesak lembaga terkait melakukan evaluasi cepat dan menyiapkan langkah antisipatif. Ia meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina meninjau kebutuhan di lapangan serta mempertimbangkan penambahan kuota Pertalite.

• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
• Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas)
• Pertamina

"Kami meminta pemerintah memastikan stok Pertalite aman dan mudah diakses masyarakat. Jangan sampai kenaikan Pertamax justru berujung pada antrean panjang atau kelangkaan Pertalite di SPBU,"

Implikasi kebijakan ke depan

Pemuda Sumut menekankan kebijakan energi harus seimbang antara aspek keekonomian dan perlindungan sosial. Mereka meminta pemerintah hadir dengan penjelasan yang transparan serta langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.

Tanpa klarifikasi dan mitigasi cepat, kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong inflasi biaya logistik dan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Pemantauan dan komunikasi publik menjadi kunci untuk meredam potensi dampak tersebut.