Politik

Kemiskinan Banyuwangi Turun Jadi 5,6% pada 2026

Bagikan:
Grafik penurunan angka kemiskinan Banyuwangi 2021-2026

BANYUWANGI — Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi turun menjadi 5,6 persen pada 2026. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan dari 6,13 persen pada 2025, atau berkurang 0,53 poin dalam setahun.

Tren penurunan selama lima tahun

Penurunan ini melanjutkan tren menurun selama lima tahun terakhir. Angka kemiskinan tercatat 8,07 persen (2021), 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2023), 6,54 persen (2024), 6,13 persen (2025), hingga 5,6 persen pada 2026.

BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 91.570 orang, turun 8.560 orang dibanding Maret 2025. Capaian ini merupakan tingkat kemiskinan terendah Banyuwangi sejak 2004.

Data dan indikator kemiskinan

Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam, menyampaikan bahwa penurunan tidak hanya terlihat pada persentase dan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Penurunan kemiskinan diikuti penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi kemiskinan, baik dari sisi rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan maupun ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks P1 mengukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks P2 menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kedua indeks penting untuk merancang program yang lebih tepat sasaran.

Penyebab penurunan

Menurut BPS, dinamika kemiskinan dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya perkembangan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, aktivitas ekonomi lokal, dan perubahan harga kebutuhan pokok—khususnya pangan.

Abdus Salam menekankan peran stabilitas harga pangan karena pengeluaran makanan menyumbang porsi besar dalam pembentukan garis kemiskinan. Oleh sebab itu, menjaga daya beli kelompok berpendapatan rendah menjadi kunci dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Strategi pemerintah daerah

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengaitkan capaian ini dengan kerja gotong royong seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat. Ia menjelaskan empat strategi utama yang dijalankan daerah:

  1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk program Banyuwangi Berbagi dan Rantang Kasih.
  2. Meningkatkan keberdayaan dan pendapatan lewat program seperti UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas (Wenak), pembebasan retribusi pedagang pasar, dan fasilitas ongkos kirim gratis bagi UMKM.
  3. Memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan akses pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak keluarga kurang mampu.
  4. Mendorong keterampilan dan kewirausahaan lewat program Banyuwangi Ayo Kursus, pelatihan gratis, dan bantuan alat usaha bagi alumni SMK dan peserta pelatihan.

Ada juga Rantang Kasih, yakni pemberian makanan bergizi setiap hari bagi lansia miskin yang hidup sebatang kara. Selain itu, bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah juga terus disalurkan untuk meringankan beban masyarakat,
ujar Bupati Ipuk.

Perbaikan indikator dan penurunan jumlah penduduk miskin memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan sasaran program dan memperkuat kebijakan proteksi sosial ke depan.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait