DPRD Dorong Pengadaan Pompa Air untuk Atasi Banjir Purwodadi

MALANG — Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, menyerap aspirasi warga Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, pada masa Reses I, Selasa (3/11/2026). Salah satu tuntutan utama adalah pengadaan pompa air untuk mengatasi genangan parah di RT 03 yang kerap terjadi saat hujan deras.

Kebutuhan pompa dan kondisi lapangan

Eko mengatakan genangan di RT 03 kerap mencapai ketinggian sampai sebadan orang dewasa. Kondisi itu mengganggu aktivitas warga dan berpotensi membahayakan keselamatan saat hujan lebat.

Ia menilai pompa air diperlukan agar genangan bisa segera disedot dan tidak menumpuk. Aspirasi ini akan diperjuangkan dalam pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Dibutuhkan pompa air ketika terjadi hujan deras, sehingga genangan air bisa segera dikurangi dan disedot pakai pompa. Saya pas keliling lihat langsung waktu lalu banjirnya sampai sebadan,"

Usulan infrastruktur dan ruang publik

Selain pompa, warga mengusulkan perbaikan saluran air dan pavingisasi untuk mengurangi genangan. Eko juga mencatat kebutuhan fasilitas pendukung kegiatan RT/RW seperti kursi, meja, dan tenda.

Dia mendorong pengembangan ruang terbuka hijau melalui pembangunan taman mini. Menurutnya, taman kampung dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus menambah area hijau di tengah keterbatasan lahan perkotaan.

Pemberdayaan masyarakat dan kesehatan

Agenda reses bertajuk Sobo Kampung juga menyoroti pemberdayaan generasi muda. Eko mendorong pengaktifan Karang Taruna dan PKK dengan program pelatihan yang berpeluang menambah pendapatan.

• Pelatihan UMKM bidang kuliner
• Pelatihan digitalisasi ekonomi kreatif
• Pemberdayaan Karang Taruna dan PKK

Di bidang kesehatan, Eko meminta Dinas Kesehatan mengintensifkan pemeriksaan berkala seperti tekanan darah dan kadar gula. Penanganan tuberkulosis (TBC) juga mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

Tindak lanjut DPRD

Eko menegaskan seluruh aspirasi akan dibawa ke rapat kerja bersama OPD untuk dibahas sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. Ia mengakui ada penyesuaian karena efisiensi anggaran saat ini, namun berharap kondisi anggaran tahun depan lebih kondusif.

Polanya—langsung datang ke permukiman lewat Sobo Kampung—memungkinkan DPRD mengetahui persoalan lapangan secara konkret. Hal ini menjadi dasar perjuangan usulan-infrastruktur dan program pemberdayaan di tingkat pemerintahan kota.