Komisi VII Dorong Kemenperin Hadirkan Inovasi Hadapi Geopolitik
Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghadirkan inovasi baru untuk merespons dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi nilai tukar dolar. Dorongan itu disampaikan pada Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026, sebagai upaya melindungi stabilitas industri dan ekonomi nasional.
Tekanan geopolitik dan risiko nilai tukar
Menurut Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, situasi politik internasional dapat memicu perubahan perilaku pemegang modal. Perubahan ini berpotensi meningkatkan permintaan dolar dan membuat pasokan dolar menjadi ketat.
"Untuk bagaimana jangan sampai dengan situasi politik global seperti sekarang, menyebabkan orang yang punya uang malah justru ambil uangnya. Beli dolar yang menyebabkan dolarnya jadi langka," ujar Saleh.
Komisi VII menilai Kemenperin perlu menyiapkan langkah antisipatif agar tekanan kurs tidak mengganggu rantai pasok industri dalam negeri.
Permintaan penjelasan roadmap pengembangan industri
Dalam rapat, DPR meminta Menteri Perindustrian memaparkan potret dan arah pengembangan sektor industri ke depan. Penjelasan ini dianggap penting agar DPR memahami strategi pemerintah dan dapat memberikan dukungan kebijakan yang tepat.
Saleh menekankan bahwa kemajuan industri merupakan indikator kekuatan suatu negara. Ia meminta gambaran konkret mengenai roadmap dan langkah prioritas kementerian.
"Bagaimana pengembangan dan potret serta roadmap daripada langkah-langkah yang akan diambil oleh Kementerian Perindustrian ke depan. Karena bagaimanapun juga sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang industri-nya maju," kata Saleh.
Evaluasi komposisi anggaran Kemenperin
Selain agenda inovasi dan roadmap, Komisi VII juga menyoroti komposisi anggaran Kemenperin. Saleh mengungkapkan bahwa anggaran yang dibahas pada periode sebelumnya tidak meningkat, bahkan sempat turun pada tahun berikutnya.
"Kami itu hanya ingin melihat bagaimana komposisi anggaran yang sebetulnya kita sudah lalui dua-dua kali ini sebetulnya. Nah sekarang pada tahun lalu kan sudah ada, ternyata yang dulu, yang awal itu saya ingat anggarannya sekian, begitu tahun berikutnya tidak bisa nambah, malah turun," ucap Saleh.
DPR berencana mendalami isu ini melalui pembahasan yang lebih rinci. Mereka ingin mengetahui proporsi anggaran yang tepat untuk setiap direktorat jenderal di Kemenperin.
Implikasi dan langkah ke depan
Permintaan penajaman roadmap dan evaluasi anggaran menunjukkan DPR menghimpun dasar kebijakan berbasis data. Kemenperin dituntut menyiapkan strategi inovatif untuk menjaga ketahanan industri sekaligus menjawab ketidakpastian geopolitik.
Ke depan, rapat lanjutan dan pembahasan anggaran detail diharapkan menghasilkan kebijakan yang memperkuat basis produksi dalam negeri dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan nilai tukar.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...