Komisi VII Dorong Kemenperin Hadirkan Inovasi Hadapi Geopolitik

Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghadirkan inovasi baru untuk merespons dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi nilai tukar dolar. Dorongan itu disampaikan pada Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026, sebagai upaya melindungi stabilitas industri dan ekonomi nasional.

Tekanan geopolitik dan risiko nilai tukar

Menurut Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, situasi politik internasional dapat memicu perubahan perilaku pemegang modal. Perubahan ini berpotensi meningkatkan permintaan dolar dan membuat pasokan dolar menjadi ketat.

"Untuk bagaimana jangan sampai dengan situasi politik global seperti sekarang, menyebabkan orang yang punya uang malah justru ambil uangnya. Beli dolar yang menyebabkan dolarnya jadi langka," ujar Saleh.

Komisi VII menilai Kemenperin perlu menyiapkan langkah antisipatif agar tekanan kurs tidak mengganggu rantai pasok industri dalam negeri.

Permintaan penjelasan roadmap pengembangan industri

Dalam rapat, DPR meminta Menteri Perindustrian memaparkan potret dan arah pengembangan sektor industri ke depan. Penjelasan ini dianggap penting agar DPR memahami strategi pemerintah dan dapat memberikan dukungan kebijakan yang tepat.

Saleh menekankan bahwa kemajuan industri merupakan indikator kekuatan suatu negara. Ia meminta gambaran konkret mengenai roadmap dan langkah prioritas kementerian.

"Bagaimana pengembangan dan potret serta roadmap daripada langkah-langkah yang akan diambil oleh Kementerian Perindustrian ke depan. Karena bagaimanapun juga sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang industri-nya maju," kata Saleh.

Evaluasi komposisi anggaran Kemenperin

Selain agenda inovasi dan roadmap, Komisi VII juga menyoroti komposisi anggaran Kemenperin. Saleh mengungkapkan bahwa anggaran yang dibahas pada periode sebelumnya tidak meningkat, bahkan sempat turun pada tahun berikutnya.

"Kami itu hanya ingin melihat bagaimana komposisi anggaran yang sebetulnya kita sudah lalui dua-dua kali ini sebetulnya. Nah sekarang pada tahun lalu kan sudah ada, ternyata yang dulu, yang awal itu saya ingat anggarannya sekian, begitu tahun berikutnya tidak bisa nambah, malah turun," ucap Saleh.

DPR berencana mendalami isu ini melalui pembahasan yang lebih rinci. Mereka ingin mengetahui proporsi anggaran yang tepat untuk setiap direktorat jenderal di Kemenperin.

Implikasi dan langkah ke depan

Permintaan penajaman roadmap dan evaluasi anggaran menunjukkan DPR menghimpun dasar kebijakan berbasis data. Kemenperin dituntut menyiapkan strategi inovatif untuk menjaga ketahanan industri sekaligus menjawab ketidakpastian geopolitik.

Ke depan, rapat lanjutan dan pembahasan anggaran detail diharapkan menghasilkan kebijakan yang memperkuat basis produksi dalam negeri dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan nilai tukar.