Komisi VII DPR Minta Evaluasi Komposisi Anggaran Kemenperin

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta evaluasi menyeluruh atas komposisi anggaran Kementerian Perindustrian. Permintaan disampaikan saat Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026. DPR menyoroti bahwa beberapa pos anggaran tidak naik, bahkan ada yang turun dibanding tahun sebelumnya.

Alasan evaluasi

Komisi VII menilai perlu pendalaman untuk menemukan titik persoalan dalam penyusunan dan penetapan anggaran. Saleh menyatakan bahwa selama dua kali pembahasan sebelumnya, komposisi anggaran tidak menunjukkan kenaikan yang sesuai harapan. Kondisi ini mendorong kebutuhan telaah lebih rinci agar alokasi anggaran bisa efektif mendukung program kementerian.

"Kami itu hanya ingin melihat bagaimana komposisi anggaran yang sebetulnya kita sudah lalui dua kali ini sebetulnya. Ternyata yang dulu, yang awal itu saya ingat anggarannya sekian, begitu tahun berikutnya tidak bisa nambah, malah turun,"

Fokus pada proporsi per direktorat

Komisi VII meminta penjelasan proporsi anggaran untuk setiap direktorat jenderal. Tujuannya untuk mengetahui alokasi yang paling sesuai bagi masing-masing unit kerja. DPR ingin memahami prioritas belanja dan keterkaitan antar unit agar anggaran lebih terarah dan berdampak.

Dalam rapat internal, anggota komisi mendorong agar evaluasi menelaah beberapa hal:

• Identifikasi penyebab penurunan atau stagnasi anggaran.
• Pemetaan kebutuhan program per direktorat jenderal.
• Rekomendasi pergeseran proporsi anggaran bila diperlukan.

"Maka teman-teman di dalam rapat internal komisi itu menginginkan supaya ini kita dalami sebetulnya di mana duduk persoalannya. Lalu apa saja yang harus kita lakukan dan tidak boleh ditinggalkan di dalam pembahasan dan juga pelaksanaan program di Kementerian Perindustrian,"

Prioritas Politeknik dan dukungan lintas direktorat

Saleh mencatat alokasi terbesar saat ini berada pada Politeknik Perindustrian, yang fokus pada penyiapan sumber daya manusia. Meski penting, ia menilai alokasi tersebut perlu diimbangi dukungan anggaran untuk direktorat lain agar program kementerian dapat mendorong penciptaan industri baru.

"Nah tentu saja kalau dari alokasi anggaran paling besar kan tentu di Politeknik Perindustrian. Tetapi kan anggaran Politeknik Perindustrian itu kan tidak langsung bersinergi atau bersambung dengan katakanlah penciptaan industri baru,"

Langkah selanjutnya

Komisi VII meminta Kementerian Perindustrian menyiapkan penjelasan rinci mengenai kebutuhan tiap direktorat. Penjelasan ini diperlukan untuk pembahasan anggaran berikutnya dan rekomendasi kebijakan. DPR akan menindaklanjuti temuan melalui pendalaman agar anggaran lebih proporsional dan mendukung target industri nasional.