Komisi VII DPR Minta Evaluasi Komposisi Anggaran Kemenperin
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta evaluasi menyeluruh atas komposisi anggaran Kementerian Perindustrian. Permintaan disampaikan saat Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026. DPR menyoroti bahwa beberapa pos anggaran tidak naik, bahkan ada yang turun dibanding tahun sebelumnya.
Alasan evaluasi
Komisi VII menilai perlu pendalaman untuk menemukan titik persoalan dalam penyusunan dan penetapan anggaran. Saleh menyatakan bahwa selama dua kali pembahasan sebelumnya, komposisi anggaran tidak menunjukkan kenaikan yang sesuai harapan. Kondisi ini mendorong kebutuhan telaah lebih rinci agar alokasi anggaran bisa efektif mendukung program kementerian.
"Kami itu hanya ingin melihat bagaimana komposisi anggaran yang sebetulnya kita sudah lalui dua kali ini sebetulnya. Ternyata yang dulu, yang awal itu saya ingat anggarannya sekian, begitu tahun berikutnya tidak bisa nambah, malah turun,"
Fokus pada proporsi per direktorat
Komisi VII meminta penjelasan proporsi anggaran untuk setiap direktorat jenderal. Tujuannya untuk mengetahui alokasi yang paling sesuai bagi masing-masing unit kerja. DPR ingin memahami prioritas belanja dan keterkaitan antar unit agar anggaran lebih terarah dan berdampak.
Dalam rapat internal, anggota komisi mendorong agar evaluasi menelaah beberapa hal:
- Identifikasi penyebab penurunan atau stagnasi anggaran.
- Pemetaan kebutuhan program per direktorat jenderal.
- Rekomendasi pergeseran proporsi anggaran bila diperlukan.
"Maka teman-teman di dalam rapat internal komisi itu menginginkan supaya ini kita dalami sebetulnya di mana duduk persoalannya. Lalu apa saja yang harus kita lakukan dan tidak boleh ditinggalkan di dalam pembahasan dan juga pelaksanaan program di Kementerian Perindustrian,"
Prioritas Politeknik dan dukungan lintas direktorat
Saleh mencatat alokasi terbesar saat ini berada pada Politeknik Perindustrian, yang fokus pada penyiapan sumber daya manusia. Meski penting, ia menilai alokasi tersebut perlu diimbangi dukungan anggaran untuk direktorat lain agar program kementerian dapat mendorong penciptaan industri baru.
"Nah tentu saja kalau dari alokasi anggaran paling besar kan tentu di Politeknik Perindustrian. Tetapi kan anggaran Politeknik Perindustrian itu kan tidak langsung bersinergi atau bersambung dengan katakanlah penciptaan industri baru,"
Langkah selanjutnya
Komisi VII meminta Kementerian Perindustrian menyiapkan penjelasan rinci mengenai kebutuhan tiap direktorat. Penjelasan ini diperlukan untuk pembahasan anggaran berikutnya dan rekomendasi kebijakan. DPR akan menindaklanjuti temuan melalui pendalaman agar anggaran lebih proporsional dan mendukung target industri nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...