Kemenimipas Evaluasi Layanan dan Perkuat Pengawasan untuk Cegah Penyimpangan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mulai mengevaluasi sistem pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan setelah penanganan kasus dugaan korupsi oleh KPK. Pengumuman itu disampaikan di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas layanan publik.

Langkah evaluasi dan penguatan pengawasan

Evaluasi diarahkan pada mekanisme pelayanan dan pengawasan petugas di seluruh kantor imigrasi. Kementerian akan memperkuat pelaksanaan layanan di daerah, sementara perumusan kebijakan dan pengawasan tetap menjadi tugas pusat.

Rencana itu meliputi penurunan seluruh proses kerja ke kantor-kantor wilayah agar praktik pelayanan dapat dipantau langsung dan ditertibkan bila diperlukan.

Dukungan penuh pada proses hukum

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan kementerian memberikan dukungan penuh pada proses hukum terkait mantan Wakil Menteri yang sedang ditangani KPK. Ia menyebut kasus ini sebagai momentum perbaikan tata kelola dan peningkatan integritas aparatur.

Kami akan kooperatif mendukung seluruh proses hukum yang sedang dilaksanakan KPK terkait kasus yang tengah ditangani. Langkah ini menjadi bagian komitmen Kementerian menjaga integritas serta mendukung penegakan hukum secara transparan

Peran masyarakat dan saluran pengaduan

Kementerian membuka ruang partisipasi publik untuk mengawasi pelayanan lewat saluran pengaduan yang disiapkan. Saluran itu ditujukan bagi warga negara maupun orang asing yang menemukan indikasi penyimpangan dalam layanan keimigrasian.

Kami membuka ruang partisipasi masyarakat untuk mengawasi pelayanan publik melalui saluran pengaduan yang telah disiapkan. Saluran ini dapat dimanfaatkan masyarakat maupun WNA yang menemukan dugaan penyimpangan dalam pelayanan keimigrasian

Penanganan laporan keuangan dan peran inspektorat

Agus menyampaikan beberapa pelanggaran terungkap berkat informasi dari masyarakat, biro jasa, dan pihak terkait lain. Kementerian siap menindaklanjuti data dari PPATK atau lembaga lain secara internal melalui inspektorat.

Jika ada Laporan Hasil Analisis terkait rekening petugas imigrasi atau pemasyarakatan, kementerian akan menyerahkannya kepada inspektorat untuk pengawasan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Kalau nanti ada informasi dari PPATK mengirimkan ada LHA atas rekening-rekening yang dimiliki petugas dari imigrasi maupun pemasyarakatan. Maka secara internal kami menyerahkannya kepada inspektorat untuk dilakukan pengawasan

Implikasi dan langkah selanjutnya

Penguatan pengawasan internal dan keterlibatan publik diharapkan menekan potensi penyimpangan sejak dini. Ke depan, kementerian fokus pada pengaturan kebijakan dan peningkatan mekanisme pengawasan, sedangkan kantor wilayah diminta meningkatkan profesionalisme layanan kepada masyarakat.

Pengawasan yang lebih ketat dan transparansi proses menjadi dua poin kunci yang akan dijalankan untuk memperbaiki tata kelola dan mencegah terulangnya pelanggaran.