KemenHAM Usulkan Revisi Regulasi yang Belum Berperspektif HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengusulkan perbaikan terhadap regulasi yang dinilai belum mengakomodasi prinsip HAM melalui analisis, evaluasi, dan pendampingan. Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan kegiatan konsinyasi di Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026.
Prioritas evaluasi: regulasi bermasalah bagi pemenuhan HAM
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Sofia Alatas, menjelaskan KemenHAM tidak akan menilai seluruh peraturan perundang-undangan. Evaluasi akan diprioritaskan pada kebijakan yang dinilai masih menyisakan persoalan pemenuhan hak masyarakat.
Kalau aspek HAM dari kebijakannya ternyata masih banyak yang harus diperbaiki. Tentunya rekomendasi kami kepada mereka adalah untuk diubah
Sofia menegaskan tujuan evaluasi bukan mengganti seluruh undang-undang, melainkan memperbaiki substansi yang belum berperspektif HAM. Analisis akan menentukan sejauh mana hak asasi manusia telah diakomodasi dalam peraturan yang sudah berlaku.
Pendampingan penyusunan produk hukum sejak tahap perancangan
Selain evaluasi, KemenHAM memberi pendampingan teknis kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya memastikan prinsip-prinsip HAM masuk sejak tahap perancangan produk hukum sehingga kebijakan lebih melindungi dan memenuhi hak warga.
Jangan kita melihat hanya dari aspek perancangannya atau kebutuhan dari kebijakan itu. Tetapi bagaimana substansi HAM-nya ada di dalam kebijakan yang kita susun tersebut
Pendampingan ini mencakup masukan substansi HAM, rekomendasi perbaikan, dan saran implementasi agar produk hukum baru tidak mengulang kekurangan pada regulasi existing.
Pendekatan ganda: evaluasi dan pendampingan bersamaan
KemenHAM menjalankan evaluasi dan pendampingan secara bersamaan untuk memperkuat penerapan HAM. Menurut Sofia, kedua pendekatan ini saling melengkapi dan diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih menghormati, melindungi, serta memenuhi hak seluruh masyarakat Indonesia.
Pendampingan dan evaluasi kami jalankan bersamaan agar setiap produk hukum benar-benar berperspektif hak asasi manusia. Keduanya saling melengkapi untuk memperkuat kualitas kebijakan yang melindungi hak masyarakat
Implikasi dan langkah ke depan
Langkah KemenHAM membuka peluang perbaikan regulasi yang berdampak langsung pada perlindungan hak publik. Hasil analisis dan rekomendasi yang diusulkan akan menjadi dasar dialog antar-institusi untuk merumuskan perubahan substansial pada kebijakan terkait.
Sekaligus, pendekatan preventif lewat pendampingan diharapkan mengurangi kebutuhan revisi di masa depan dan menanamkan perspektif HAM dalam proses pembuatan hukum secara sistematis.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...